Hindari Politik Uang dalam Kontestasi Politik

Jakarta - Berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan politisi dan pengusaha dalam sejumlah proses kontestasi pemilihan kepala daerah, dipicu karena praktik politik uang atau money politic dengan tujuan mencapai kemenangan. "Politik uang inilah yang harusnya kita hindari, apabila kita menginginkan kepemimpinan daerah yang bersih dan kapabel serta berjuang untuk kepentingan daerahnya, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok," ujar Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Sumut, wilayah Indonesia Timur dan Jawa, Mahyu Darma, SH dalam keterangan kepada Koran Jakarta, Rabu (30/8) menanggapi masih maraknya politik uang.

Menurut Mahyu, politik menjadi aspek penting dalam konteks Indonesia mengingat kulturnya. Secara sosiologis, Bangsa Indonesia punya kultur top down yang kuat. Apa yang menjadi pikiran, sikap dan perilaku pemimpin biasanya menjadi acuan bagi masyarakat. "Oleh karenanya, penting sekali bagi semua pemimpin dalam lapangan atau bidang apapun untuk mempunyai dan menerapkan adab atau tata nilai kebangsaan itu, salah satunya menghindari korupsi dan politik uang dalam kontestasi Pilkada," katanya.

Dalam konteks problem bangsa dan negara, lanjut Mahyu, sesungguhnya, politik uang dan korupsi politik hanyalah salahsatu masalah pelik politik dan pemerintahan di Indonesia. Masih banyak masalah lain yang tidak kurang rumitnya seperti inefektifitas kebijakan, tumpang tindih regulasi, kerangka ekonomi politik, ketimpangan sosial, isu SARA dan sebagainya.

Selain politik uang, Mahyu menyoroti politik dinasti dalam kontestasi Pilkada di sejumlah daerah. Keduanya oleh sebagaian politikus yang pragmatis dianggap sebagai jalan yang tidak mungkin dihindari dalam konteks politik yang berbiaya tinggi dengan rakyat yang juga cenderung pragmatis. "Jika ingin menang dalam kontestasi, maka kedua faktor itu harus didapatkan. Akibatnya, politik Indonesia cendrung sering berujung pada praktik korupsi demi menutupi besarnya biaya politik tersebut.

Data Kemendagri menyebutkan kurang lebih 300 pejabat daerah terindikasi kasus korupsi,"paparnya. Pada bagian akhir keterangannya, Mahyu mengatkan, keteladanan pemimpin akan membentuk habit, sistem, dan bahkan budaya yang jika terakumulasi akan menjadi restorasi nilai kebangsaan. "Dalam perspektif politik, hal itu berarti pemimpin dan tokoh politik harus melakukan rekrutmen politik berbasiskan pada tata nilai kebangsaan itu. Dengan begitu, ada kesinambungan dan keberlanjutan," katanya. sur/AR-3