Hilirisasi Tidak Akan Berguna jika Tidak Ada Transfer Teknologi ke Lokal

JAKARTA - Pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa tidak ada satu pun negara atau organisasi yang bisa melarang kebijakan hilirisasi yang dilakukan Indonesia memang penting agar tidak lagi mengekspor bahan mentah yang nilai jualnya sangat rendah.

Masalahnya dalam menjalankan kebijakan hilirisasi itu, Indonesia selalu bergantung pada investor asing untuk membiayai pembangunan berbagai pabrik pemurnian (smelter) itu. Hal itu yang membedakan Indonesia dengan Tiongkok yang mampu membangun sendiri industrinya karena mereka membeli dan mentransfer teknologinya.

Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang diminta pendapatnya, Jumat (11/8), mengatakan teknologi sebenarnya bisa dibeli, tetapi di Indonesia banyak yang menghambat, terutama para kroni yang malas kerja. Mereka itu selalu meminta saham kosong.

"Oligarki dan kroni itu merusak semua kebijakan. Kalau tidak berutang ke bank BUMN, dia numpang saham kosong ke investor asing," kata Aditya.

Hilirisasi, terangnya, bukan seperti itu, walaupun tetap ada yang didapat seperti terciptanya lapangan kerja, tapi hanya sebatas sebagai tukang jahit.

Perusahaan nasional hampir tidak ada yang benar-benar mau bekerja, semua konsesi diberi ke teman dan kroninya padahal tidak mampu dan tidak mau kerja. Setelah dapat konsesi, mereka menjual konsesinya ke asing. "Itulah kenapa oligarki dan kroni membuat negara tidak maju. Apalagi yang dapat konsesi tidak layak, ini yang membuat kita tidak maju," katanya.

Konsesi seharusnya dibuka ke semua orang, kroni juga tidak apa-apa tapi jangan semua ke dia. Kalau diberikan ke 50 orang pasti ada beberapa yang nasionalis. Misalnya, perakitan elektronik di Batam, asing cuma cari buruh rendah. Kalau hanya cari buruh rendah, saat sudah robotik dan otomatisasi, dia pasti cabut. Begitu pula dengan industri mobil dan motor. Sampai hari ini, RI belum bisa membangun industri mobil lokal, sedangkan Vietnam sudah bisa. Komponen lokal yang dibangga-banggakan ternyata hanya kalengnya saja.

Devisa yang dihabiskan dalam komponen value added nilainya mencapai puluhan miliar dollar AS, padahal duit segitu sudah bisa digunakan membangun industri sendiri.

"Yang ada di kita persepsinya. Kita bahkan tidak mengerti peta teknologi dunia. Teknologi Battery Electric Vehicle (EV) telah beralih ke bahan baku lithium dan nikel ke depan harganya menjadi murah. Kenapa kita tidak paham ini. Di sinilah peran BRIN menentukan arah teknologi Indonesia. BRIN harus diberi peran lebih besar lagi. Selama ini banyak masukan dari BRIN tapi tidak dipakai? Karena oligarki tadi. Tidak sadar kalau okigarki merusak, itu membuat kita semakin tertinggal," katanya.

Membeli Teknologi

Investor asing, papar Aditya, tidak akan membawa teknologi yang mutakhir karena mereka menggunakan di negaranya sendiri. Kalau RI tidak mendapat teknologi terbaru dari investasi itu, maka sia-sia.

"Kita harus berjuang membeli teknologi itu, meskipun mahal. Makanya, AS membatasi teknologi cip tercanggih untuk diekspor, ekspornya hanya ke negara yang bersahabat dengannya. Di luar itu, AS tidak mau karena bisa membahayakan mereka.

Indonesia saat ini bukan hanya terbelakang, tapi primitif karena kebanyakan oligarki. "Kita tidak mau kerja keras dan akhirnya menjadi terbelakang. Oligarki menjadi benalu, lebih subur dari pohonnya," katanya.

Voxcon misalnya, dulu dikabarkan akan masuk ke Indonesi, namun akhirnya mundur karena diminta saham kosong. Padahal Voxcon adalah perusahaan yang benar-benar mempunyai daya saing luar biasa.