Hilirisasi Jangan Korbankan Lingkungan

JAKARTA - Hilirisasi dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal seperti yang dialami Provinsi Maluku Utara. Daerah ladang sumber daya nikel tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 2023. Namun, hilirisasi perlu memperhatikan keseimbangan ekologis. Lingkungan jangan sampai menjadi korban.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengakui untuk mengejar target pertumbuhan hingga delapan persen, hilirisasi memang menjadi salah satu opsi tepat dan realistis.

Dia mengakui hilirisasi memang memberi benefit karena adanya nilai tambah yang diperoleh. Namun, dia memperingatkan upaya mengejar target pertumbuhan di atas enam persen harus memperhatikan keseimbangan alam. "Jangan sampai lingkungan menjadi korban dari kerja keras mengejar target pertumbuhan ekonomi," tegas Esther kepada Koran Jakarta, Kamis (31/10).

Seperti diketahui, proyek-proyek hilirisasi nikel dinilai menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap masyarakat di Maluku Utara. Hal itu termuat dalam laporan berjudul Daya Rusak Hilirisasi Nikel: Kebangkrutan Alam dan Derita Rakyat Maluku Utara yang disusun oleh Forum Studi Halmahera (Foshal), Trend Asia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beberapa waktu lalu.

Dari laporan tersebut, ada 58 izin konsesi nikel di Maluku Utara dengan luas 262.743 hektare (ha). Di Pulau Halmahera terdapat 28 izin nikel. Di Halmahera Tengah, izin konsesi tambang bahkan memenuhi hampir setengah dari total luas wilayah kabupaten.

Kertas posisi tersebut turut menyoroti rusaknya sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Maluku Utara serta kerusakan perairan hingga melampaui baku mutu akibat limbah industri nikel. Di samping itu, polusi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang melistriki kawasan industri nikel juga mencemari udara Maluku Utara. Kertas posisi tersebut melaporkan praktik industri yang serampangan juga berujung pada rangkaian kecelakaan kerja.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Julfikar mengatakan data yang dipaparkan dalam kertas posisi tersebut menunjukkan fakta yang berkebalikan dari klaim pemerintah yang menggadang-gadang hilirisasi nikel untuk kemakmuran.

Juru Kampanye Energi Trend Asia, Novita Indri, menuturkan Indonesia perlu menyeimbangkan kebutuhan atas pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pelibatan masyarakat, serta merealisasikan transisi energi berkeadilan.

Ekonomi Tumbuh

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Kabinet Merah Putih untuk menyukseskan program hilirisasi.

"Tadinya Maluku Utara ekspor bahan mentah dalam bentuk nikel ore, dengan adanya program hilirisasi kita menghasilkan dari nikel itu ada dua komponen, yang pertama itu adalah nikel, yang kedua kobalt," ujarnya pada acara Peresmian BBM Satu Harga di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (31/10).

Dengan melakukan hilirisasi, sambung Yuliot, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2023 mencapai 20,49 persen, yang menjadikan Maluku Utara dengan pertumbuhan perkonomian tertinggi di dunia. Bahkan pada 2022, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berada pada angka lebih dari 22 persen.

"Kalau kita lihat aliran investasi hilirisasi untuk Maluku Utara Pada Januari sampai dengan September 2024 ini, aliran investasi yang masuk dalam rangka hilirisasi di Maluku Utara lebih kurang sekitar 55 triliun rupiah, karena nikel dan kobalt ini diperlukan untuk ekosistem kendaraan listrik," imbuhnya.