Hilangkan Ego Sektoral dan Daerah

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, meminta seluruh instansi pemerintah untuk menghilangkan ego sektoral dan ego daerah dalam urusan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik bisa terintegrasi dengan baik. Utamanya lewat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

"Output dan outcome dari reformasi birokrasi pada dasarnya adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus berkolaborasi, tidak boleh ada ego sektoral, ego ilmu, apalagi ego daerah," kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/12).

Ditambahkannya, integrasi pelayanan yang dibangun melalui MPP merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Karena itu, kolaborasi antar-instansi pemerintah yang menghilangkan ego sektoral, ego ilmu, dan ego daerah mutlak diperlukan.

"Karena keberadaan MPP ini bertujuan memberikan kemudahan mengurus berbagai layanan administrasi, maupun layanan perizinan dan non-perizinan dari beragam instansi pemerintah dalam satu tempat," kata Mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Hal serupa juga ditekankan Menteri Tjahjo saat ia meresmikan MPP Kabupaten Bandung, beberapa hari yang lalu. Menurutnya, terdapat tiga hal inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketiganya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan politik pembangunan, dan mempercepat proses perizinan.

"Nah, MPP yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung ini merupakan salah satu langkah reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan nyaman bagi masyarakat," ujar Menteri Tjahjo saat meresmikan MPP Kabupaten Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Era Digital

Di acara yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau akrab dipanggil Kang Emil, mengatakan bahwa birokrat sekarang ini tidak bisa mengerjakan hal yang rutin saja. Saat ini di era digital, birokrasi semakin mengarah ke digitalisasi.

"MPP adalah salah satu contohnya, yakni pelayanan terintegrasi dengan berbagai platform digital sebagai sarana layanan," katanya.

Karena itu, kata Kang Emil, ia mengapresiasi Pemkab Bandung yang telah memanjakan masyarakatnya dalam mengurus segala jenis perizinan lewat pembentukan MPP. Menurut Kang Emil, MPP di Kabupaten Bandung merupakan MPP ke-7 di Jawa Barat. Ia sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Barat akan terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mendirikan MPP di wilayahnya masing-masing.

"Menyediakan ruangan yang nyaman saja tidak cukup. Pelayanan yang prima harus diiringi dengan transformasi pola pikir dan budaya kerja dari para ASN yang berada di dalamnya. Semangat melayani harus jadi kekuatan untuk ASN.

"MPP Kabupaten Bandung ini menjadi komitmen pemerintah setempat untuk menyediakan layanan publik yang terintegrasi. Kecepatan, keterjangkauan, dan kenyamanan masyarakat menjadi kata kunci dengan lahirnya MPP ke-50 di Indonesia ini, " ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan MPP menjadi alat bagi jajarannya untuk mendorong geliat ekonomi di daerahnya. Tentunya ini akan berpengaruh juga secara nasional.

"MPP menjadi instrumen bagi pemerintah kami untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Bandung yang akan memberikan kejelasan persyaratan dan prosedur, serta ketepatan waktu dan pelayanan," ujarnya.