Heru Budi Hartono: Pengembangan MRT Alihkan Pengunaan Kendaraan Pribadi

"Untuk lingkungan berkelanjutan," katanya melalui akun Instagram @herubudihartono dipantau di Jakarta, Senin (14/11).

Pengembangan proyek MRT Jakarta itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang dan Inggris.

Adapun kerja sama yang ditandatangani yakni nota kerja sama (Memorandum of Cooperation/MoC) antara pemerintah Indonesia dan Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT JakartaEast-West LineFase I.

Selanjutnya, surat ketertarikan untuk bekerja sama atauLetter of Intent(LoI) antara pemerintah Indonesia dan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Adapun perwakilan dari Jepang yang melakukan penandatanganan itu yakni Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di sela rangkaian pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Heru bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

"Saya berharap proyek pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, sehingga dapat semakin memudahkan perjalanan masyarakat di Jakarta," ucap dia.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, pada 2018 jumlah pengguna sepeda motor di Jakarta mencapai 68,3 persen dan mobil 21,5 persen serta pengguna angkutan umum hanya mencapai 6,9 persen.

Saat ini, MRT Jakarta yang sudah beroperasi yakni rute Lebak Bulus-Bundaran HI dengan rata-rata penumpang per hari diperkirakan mencapai 123.491 orang, sedangkanModa Transportasi TransJakarta per hari menyentuh satu juta penumpang dengan armada 1.869 unit.

Berdasarkan data MRT Jakarta, saat ini sedang dibangun Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri atastujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Fase 2A MRT Jakarta dibangun dengan biaya sekitar Rp22,5 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang.