Hasto Minta Daerah Prioritaskan Pengadaan Kontrasepsi Jangka Panjang

"Berbeda kalau susuk, begitu tidak ada stoknya, akseptor berat karena harganya mahal. Oleh karena itu, kami akan perjuangkan ke depan di pemerintahan baru alat dan obat kontrasepsi jangan turun, minimal sama," ucap dia.

Hasto optimistis bahwa pemerintahan baru akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada BKKBN yang bekerja untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia maju melalui penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang.

"Dalam memperhitungkan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi itu rantai pasoknya otomatis. Harapannya prinsipfirst in-first outdipegang teguh. Jadi, di daerah itu simpulnya, pelaporan, dan input datanya jalan. Jadi, secarareal timekita tahu mana yang stoknya habis dan mana yang kelebihan stok. Harapan saya ini objektif dan jelas," papar dia.

Terkait kepesertaan KB di wilayah khusus, Hasto berpesan agar para Kepala Perwakilan BKKBN memperluas pemaknaan wilayah khusus.

"Wilayah khusus tidak semata terbatas pada daerah tertinggal, terpencil, dan sulit perbatasan saja. Maka, wilayah khusus juga harus dimaknai sebagai daerah dengan capaian rendah karena tingkat penggunaan alat kontrasepsi modern (mCPR) rendah tetapiunmet need(kebutuhan KB tidak terpenuhi) dan angka kelahiran total (TFR) tinggi," tutur dia.
Halaman Selanjutnya....