Harus Ada "Political Will" dalam Membahas RUU

JAKARTA - Problematika yang terjadi dalam proses penyusunan legislasi seakan tak pernah surut dalam penyelenggaraan negara. Koordinasi yang buruk antara DPR dan Pemerintah, serta kurangnya kualitas produk legislasi, merupakan masalah serius yang harus diselesaikan bersama. Dengan kata lain, harus ada political will atau kemauan politik dari semua pihak untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mandek.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Atgas, mengatakan bahwa kemauan politik tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan RUU, baik dari DPR maupun Pemerintah. Ia menepis anggapan soal kendala teknis yang melingkupi permasalahan di parlemen, terutama soal kehadiran. Menurutnya, jika Pemerintah memiliki political will dalam pembahasan RUU, maka DPR akan lebih mudah mengesahkan apalagi pendapat terakhir ada di tangan fraksi.

"Ini soal political will, bukan soal kendala teknis. Karena kalau orang bicara tentang kehadiran anggota DPR, pengalaman juga bahwa soal penyelesaian pembahasan RUU di tingkat pembahasan itu paling juga di dominasi oleh perwakilan fraksi-fraksi dan tidak seluruh anggota Panja dan Pansus harus hadir, karena suara terakhir ada di fraksi masing-masing," ujarnya saat Forum Legislasi '4 RUU Rampung Sesuai Target', di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut Supratman, Presiden harus memiliki political will untuk mendorong menteri-menterinya fokus dan hadir dalam rapat-rapat yang dikerjakan parlemen, terutama rapat yang membahas RUU. Ia berharap Pemerintah mampu bekerja sama dengan DPR dalam sisa jabatannya untuk menyelesaikan semua RUU.

"Karena kalau tidak ini akan sangat rugi buat kita semua, bukan hanya bagi anggota DPR bersama dengan Pemerintah yang sudah dengan susah payah melahirkan dokumen baik draf, naskah akademik, tetapi juga soal pembiayaan," imbuh Politikus Partai Gerindra tersebut.
Halaman Selanjutnya....