Hari Ini, Pergub UMP DKI 2019 Diteken

JAKARTA - Peraturan Gubernur (Pergub) terkait upah minimum provinsi DKI Jakarta 2019, Jumat (26/10) sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, pengumuman besaran UMP akan dilakukan serentak bersama provinsi lainnya oleh pemerintah pusat.

"Jumat penandatanganan pergub, tapi diumumkan secara serentak 34 provinsi pada 1 November 2018. Kemarin, kita baru mengeluarkan angka versi pemerintah dan versi pengusaha, tapi versi serikat pekerja nanti. Angka itulah difluktuasikan dan ketemu satu angka untuk diumumkan oleh Gubernur DKI," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Meski demikian, pihaknya enggan menyebut besaran angka UMP 2019 itu. Kendati Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan UMP naik sebesar 8,03 persen tahun 2019, pihaknya masih menghormati aspirasi serikat pekerja. Dia menjamin, keputusan besaran UMP itu akan menyejahterakan kaum pekerja di Ibukota.

"Kita, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, fokus untuk menyejahterakan rakyat. Apabila dalam pengumumannya ada tidak sesuai usulan dari serikat pekerja, nanti selisih itulah yang akan kita fasilitasi. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dengan melalui kartu pekerja," katanya.

Menurutnya, kartu pekerja yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memudahkan segala urusan. Seperti menggratiskan para pekerja untuk menggunakan Transjakarta. Lalu, ada subsidi pangan kepada para pekerja yang nantinya bisa diperoleh di gerai milik Pasar Jaya.

"(Subsidi per bulan) hampir 196 ribu rupiah. Jadi begini, contoh harga daging 93 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah, nah dia cukup beli 35 ribu rupiah. Telur 22 ribu rupiah, cukup beli 10 ribu rupiah, beras 5 kg cukup beli 35 ribu rupiah. Terus gula minyak termasuk juga susu," ungkapnya.

Selain itu, kata Andri, anak-anak dari pemegang kartu pekerja pun akan diprogramkan untuk mendapatkan KJP-Plus. Untuk tingkat SD, dianggarkan 250 ribu rupiah per bulan, SMP 300 ribu rupiah, SMA 400 ribu rupiah. Sehingga, subsidi yang diberikan kepada pekerja itu diyakini melebihi selisih UMP yang diasosiasikan serikat pekerja.

Andri pun menjamin tidak akan ada lagi demonstrasi dari kaum buruh. Pihaknya melibatkan 38 federasi pekerja untuk turut mendata anggotanya yang berhak mendapatkan kartu pekerja. Semula, tuturnya, Kartu Pekerja ini tidak direspon dengan baik oleh kaum buruh dengan beragam alasan.

"Awalnya mereka menganggap ini akal-akalan subsidi-subsidian. Dari dulu juga begitu faktanya. Makanya saya tantang mereka. Kan begini, salah satu proses mendapatkan kartu pekerja itu dia harus buka rek di Bank DKI," ucapnya.

Kendala yang dihadapi dalam mendistribusikan kartu pekerja, akunya, adalah soal pendataan. Selain itu, kartu pekerja pun bisa dimiliki dengan beberapa persyaratan. pin/p-5