Harga Pupuk Nonsubsidi Meroket

JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100 persen pada pekan pertama Januari 2022 sehingga menyebabkan kerugian bagi petani. Lonjakan harga pupuk tersebut mendongkrak biaya produksi petani, sementara harga jual komoditas masih rendah di tingkat produsen.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, mengatakan tren kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu sudah berlangsung sejak Oktober 2021. Harga pupuk nonsubsidi pada akhir 2020 hanya 265-280 ribu rupiah per sak berisi 50 kilogram (kg) pupuk Urea. Namun, pada Oktober-November 2021, harga pupuk itu naik menjadi 380 ribu rupiah.

"Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai 480 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah, bahkan di luar Jawa tembus 600 ribu rupiah. Konsekuensinya, nilai tukar petani (NTP) pada 2021 masih berada di bawah standar impas," tegas Henry kepada Koran Jakarta, Rabu (12/1).

Dia mencontohkan, untuk pupuk Urea, hingga pekan I Januari 2022, harganya mencapai 560 ribu rupiah per sak. Saat situasi normal, harga pupuk itu di kisaran 265-285 ribu rupiah per sak. Hanya saja, sejak Oktober-November 2021, harga pupuk itu naik menjadi 380 ribu rupiah. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai 480 ribu hingga 500 ribu rupiah.

Selain itu, catatan SPI menunjukkan harga pupuk NPK juga naik signifikan. Misalkan, harga NPK Mutiara melonjak mencapai 600 ribu rupiah per sak dari harga sebelumnya 400 ribu rupiah per 50 kg.

Sementara itu, NPK Phonska melonjak menjadi 260 ribu per sak (25 kg) dari harga awal 170 ribu rupiah per sak. "Sedangkan harga komoditas, misalkan padi, tidak kunjung baik bahkan beras di tingkat penggilingan masih 8.000 rupiah, kalau petani jual rugi lah, tidak impas tidak dapat apa-apa, tapi komoditas jagung, petani masih dapat karena harga jual lumayan," ucap Henry.

Selain kenaikan harga pupuk nonsubsidi, dia menambahkan, pendapatan petani juga tergerus oleh naiknya biaya buruh tani dan juga pestisida yang sebagian besar masih digunakan oleh petani konvensional.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk non-subsidi. "Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan," ujar Gus Muhaimin.

Langkah Antisipasi

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan akibat lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk.

Di sisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri. Hal itu sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk nonsubsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional.

"Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi," urainya.

Legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mengharapkan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai. Sebelumnya, Ketua Pusat Perbenihan Nasional (P2N) SPI, Kusnan, mengatakan kenaikan harga pupuk nonsubsidi itu turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional.