Hak Veto Anggota Tetap DK PBB Perlu Dibatasi

SINGAPURA - Singapura menyerukan pembatasan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan mengatakan bahwa dewan tersebut perlu direformasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia yang sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya.

"Semua anggota tetap harus fokus pada tujuan yang lebih luas untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional," kata Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam pidato di DK PBB pada Rabu (25/9) lalu.

"Tren peningkatan penggunaan hak veto menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyerahkan hal ini kepada P5 (5 anggota tetap DK PBB) untuk secara sukarela mengubah perilaku mereka," imbuh dia seperti dilansir Straits Times, Jumat (27/9).

Di antara 15 negara anggota Dewan Keamanan, lima di antaranya adalah anggota tetap yang memiliki hak veto yaitu Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Russia. Hak veto telah digunakan oleh anggota tetap hampir 300 kali sejak hak veto pertama diberikan pada tahun 1946.

AS, Russia, dan China telah menggunakan hak veto dalam beberapa tahun terakhir untuk membatasi tindakan dan dialog mengenai berbagai masalah, termasuk invasi Russia ke Ukraina dan aneksasi Crimea, serta konflik di Israel dan Timur Tengah.

Menlu Balakrishnan mengatakan keanggotaan PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto harus dilaksanakan dan Singapura siap untuk membahas hal ini secara lebih lanjut di Majelis Umum.

"Pendekatannya bukanlah untuk melanggar mandat dewan, tetapi untuk mewaspadai tindakan-tindakan yang menghalangi dewan dalam memenuhi mandatnya," kata Balakrishnan pada sesi Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB.

Pada saat masyarakat internasional harus menghadapi berbagai konflik di berbagai belahan dunia, para kritikus mempertanyakan efektivitas organisasi multilateral dalam mencegah atau mengurangi krisis.

"Dunia sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya dan warga sipil di berbagai daerah rawan menanggung akibatnya," kata Menlu Balakrishnan seraya menambahkan bahwa PBB saat ini sedang berada di titik kritis. "Kita perlu mereformasi lembaga multilateral dan PBB untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa mendatang, termasuk reformasi Dewan Keamanan ini," imbuh dia.

Perkuat Peran

Pada pidatonya, Menlu Balakrishnan juga mendesak Dewan Keamanan untuk berbuat lebih banyak guna mencegah konflik dan bereaksi lebih cepat khususnya terhadap bencana kemanusiaan dan kekejaman massal. "Dewan harus bekerja lebih erat dan efektif dengan badan-badan utama PBB lainnya untuk memfasilitasi peringatan dini dan respons," ungkap dia.

Menlu Singapura itu juga menyoroti perlunya memperkuat peran 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun oleh Majelis Umum. "Kita telah melihat bagaimana E10 (10 anggota tidak tetap DK PBB terpilih) menjembatani kesenjangan, sementara P5 justru terjebak dalam ketidakpercayaan dan kelumpuhan satu sama lain," kata Menlu Balakrishnan.

Oleh karena itu Menlu Balakrishnan mengusulkan agar E10 memiliki suara yang lebih besar dalam memimpin negosiasi dan pengambilan keputusan, dan diizinkan untuk memimpin atau ikut memimpin isu-isu yang menjadi perhatian wilayah mereka masing-masing.

Dalam sebuah posting Facebook setelah menyampaikan pernyataannya, Menlu Balakrishnan menulis bahwa ia pun telah mendesak anggota tetap DK PBB untuk menunjukkan kepemimpinan dan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

"Saya menggarisbawahi perlunya membatasi penggunaan hak veto agar Dewan Keamanan tidak lumpuh karena tidak adanya tindakan. Dewan Keamanan harus berbuat lebih banyak untuk mendukung diplomasi preventif dan menanggapi krisis kemanusiaan dengan segera." ST/I-1