Hak Veto Anggota Tetap DK PBB Perlu Dibatasi

Menlu Balakrishnan mengatakan keanggotaan PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto harus dilaksanakan dan Singapura siap untuk membahas hal ini secara lebih lanjut di Majelis Umum.

"Pendekatannya bukanlah untuk melanggar mandat dewan, tetapi untuk mewaspadai tindakan-tindakan yang menghalangi dewan dalam memenuhi mandatnya," kata Balakrishnan pada sesi Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB.

Pada saat masyarakat internasional harus menghadapi berbagai konflik di berbagai belahan dunia, para kritikus mempertanyakan efektivitas organisasi multilateral dalam mencegah atau mengurangi krisis.

"Dunia sedang berada dalam fase yang sangat berbahaya dan warga sipil di berbagai daerah rawan menanggung akibatnya," kata Menlu Balakrishnan seraya menambahkan bahwa PBB saat ini sedang berada di titik kritis. "Kita perlu mereformasi lembaga multilateral dan PBB untuk mengatasi tantangan saat ini dan di masa mendatang, termasuk reformasi Dewan Keamanan ini," imbuh dia.

Halaman Selanjutnya....