Hak Hidup Rakyat Diambil untuk Memperkaya Debitur BLBI

Sementara itu, Seknas Fitra, Badiul Hadi, mempertanyakan subsidi obligasi rekap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibayar pemerintah melalui belanja negara sampai dengan 2043. Untuk membayar subsidi itu, utang pemerintah bertambah sampai di atas tujuh ribu triliun rupiah. Sementara kredit dipakai untuk properti yang mencapai seribu triliun rupiah lebih malah memicu bubble.

"Di sisi lain, rakyat merana, hak hidupnya diambil untuk memperkaya perampok negara, Perampok BLBI. Nah itu didiamkan bagaimana. Lalu, kita mengemis utang ke luar negeri. Sampai kapan bisa. Setahan apa republik ini kalau tidak segera sadar," kata Badiul.

Lebih lanjut, Badiul mengatakan mandat UU semua sumber daya termasuk anggaran harus seharusnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang muaranya adalah kesejahteraan penduduk.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran, misalnya pengentasan kemiskinan, penanganaan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lain lain. "Jangan sampai justru negara dianggap gagal menyejahterakan rakyatnya karena lemahnya keberpihakan anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan," tegas Badiul.

Penyaluran subsidi bagi masyarakat miskin misalnya, selama masih ada ketimpangan kesejahteraan di masyarakat, maka negara harus menyelesaikannya, salah satunya melalui skema subsidi bagi masyarakat miskin.
Halaman Selanjutnya....