Global Times: Filipina Lakukan Intrusi Provokatif di LTS

BEIJING - Media Tiongkok yang didukung pemerintah, Global Times, melaporkan bahwa Filipina dapat menimbulkan masalah di pulau Tiongkok lainnya di Laut Tiongkok Selatan (LTS), setelah apa yang disebutnya sebagai intrusi provokatif Manila ke perairan di dua terumbu karang lain di wilayah perairan sengketa tersebut.

Filipina sedang memperluas infrastruktur militer di Pulau Thitu, yang disebut Beijing sebagai Zhongye Dao, yang berpotensi mengundang kapal perang dan pesawat tempur dari negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang, sehingga menyabotase perdamaian dan stabilitas di LTS, lapor tabloid nasionalis tersebut dengan mengutip pernyataan para ahli Tiongkok.

"Zhongye Dao adalah bagian dari Nansha Qundao, sebutan bagi Kepulauan Spratly di Tiongkok, namun diduduki secara ilegal oleh Filipina," tulis Global Times edisi 22 Agustus lalu.

Atas laporan itu, pihak Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Pertahanan Filipina belum memberi tanggapan saat berita ini ditulis pada Jumat (23/8) malam.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh LTS, mengerahkan armada kapal penjaga pantai untuk melindungi wilayah yang mereka anggap sebagai wilayahnya.

Saat ini Filipina menempati hampir 10 lokasi di LTS termasuk Pulau Thitu. "Manila akan mengembangkan pulau-pulau di LTS yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya agar lebih layak huni bagi pasukannya," kata panglima militer Filipina, Romeo Brawner, pada Januari lalu.

Dalam bentrokan terbaru antara Tiongkok dan Filipina di LTS, Manila dan Beijing pada 19 Agustus lalu saling menuduh karena menabrakkan kapal dan melakukan manuver maritim yang berbahaya.

Tantang "Status Quo"

Menurut analis politik Filipina, Richard Javad Heydarian, Scarborough Shoal telah berada di bawah kendali administratif Tiongkok sejak perselisihan angkatan laut selama berbulan-bulan pada pertengahan tahun 2012, namun pihak berwenang Filipina secara konsisten menantang status quo baru tersebut dengan melakukan patroli udara rutin dan patroli maritim di wilayah tersebut.

Di pihak lain, Tiongkok bersikukuh bahwa mereka mempunyai kedaulatan atas daratan yang disengketakan serta wilayah udara di atasnya. Namun Filipina pun bersikukuh bahwa Tiongkok bukan hanya pemilik sah Scarborough Shoal namun juga tindakan Tiongkok bertentangan dengan UNCLOS, yang menegaskan zona ekonomi eksklusif Manila di wilayah tersebut, dan Konvensi Chicago mengenai keselamatan penerbangan.

Selain insiden maritim, ada masalah terbaru di perairan sengketa di LTS yaitu diblokirnya nelayan Filipina untuk menangkap ikan di Scarborough Shoal oleh Tiongkok dengan alasan kekhawatiran atas hak penangkapan ikan.

Pembatasan terbaru ini serta patroli agresif Tiongkok berpotensi menciptakan konflik mengenai hak penangkapan ikan dan kedaulatan nasional.Sejauh ini memang belum ada laporan mengenai penangkapan nelayan Filipina sejak peraturan tersebut diberlakukan Tiongkok.

Berdasarkan peraturan anti-pelanggaran, Penjaga Pantai Tiongkok mengatakan mereka berwenang untuk menahan warga negara asing hingga 60 hari jika mereka tertangkap masuk tanpa izin di wilayah yang dianggap sebagai perairan teritorial Beijing, bahkan jika perairan tersebut berada dalam wilayah ekonomi eksklusif Filipina.

Scarborough Shoal adalah rangkaian terumbu dan bebatuan berbentuk segitiga di tengah Laut Filipina Barat yang merupakan daerah penangkapan ikan tradisional bagi kedua negara. Letaknya sekitar 120 mil laut sebelah barat Pulau Luzon di Filipina dan 594 mil laut dari Pulau Hainan di Tiongkok. ST/SCMP/I-1