"Generasi Stunting"

Stunting mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (ratas), Rabu (5/9). Apalagi sepuluh provinsi di Tanah Air masih memiliki angka stunting yang tinggi. Sepuluh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Angka stunting Indonesia tahun 2019 masih sebesar 27,6 persen. Pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Idealnya, jumlah stunting maksimal 20 persen atau seperlima dari total keseluruhan balita.

Stunting bukan hanya mengakibatkan tubuh pendek, tapi justru lebih serius dari itu, yaitu pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, IQ, dan daya saing rendah saat anak dewasa, sehingga produktivitas dan kualitas kerja menjadi rendah. Generasi stunting harus dipangkas agar tidak berdampak pada ketahanan negara.

Stunting itu berangkat dari kondisi kehamilan kaum perempuan. Dalam periode sembilan bulan, ibu hamil harus mendapat asupan gizi cukup untuk menghindari kurang darah (anemia) maupun kurang energi kronis (KEK). Tragisnya, ibu hamil penderita anemia di Indonesia masih cukup tinggi dan ini berpotensi pada rendahnya kualitas output kelahiran. Berat bayi lahir rendah (< 2,5 kg). Bayi yang lahir kurang berat akan memunculkan gangguan pertumbuhan dalam periode anak-anak. Jadi, stunting sesungguhnya diawali kurangnya gizi saat ibu hamil.

Kemudian, periode anak balita yang sering disebut golden age ternyata juga menjadi titik rawan bagi seorang anak. Generasi stunting akan mengalami keterbatasan wawasan. Secara intelektual, mereka akan kalah jika dibandingkan dengan anak-anak yang pertumbuhannya normal. Kemampuan kognitif yang rendah akan mengancam daya saing generasi yang akan datang. Kemiskinan yang mendera 27 juta penduduk menjadi penyebab utamanya. Kemiskinan akan melahirkan generasi stunting. Oleh sebab itu, memerangi stunting harus mendapat perhatian serius pemerintah.

Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) sempat memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. PricewaterhouseCoopers (PWC) memprediksi ekonomi Indonesia masuk dalam lima besar dunia pada 2030, bahkan menjadi negara ke-4 dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. Bila hal itu terwujud, Indonesia akan ada di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil, dengan populasi yang besar.

Dari komposisi usia penduduk, pada 2030, 70 persen penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, atau berada dalam masa produktif. Komposisi ini sering diistilah sebagai bonus demografi. Kelompok usia produktif inilah yang jumlahnya diperkirakan 180 juta jiwa, yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Alih-alih menjadi berkah, bonus demografi itu justru terancam menjadi malapetaka karena tingginya persentase balita penderita stunting di Indonesia. Padahal, balita saat inilah yang kelak menjadi tenaga produktif tersebut. Hampir semua provinsi memiliki tingkat stunting di atas rata-rata nasional. Hanya Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara yang memiliki tingkat stunting di bawah rata-rata nasional. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, sering kali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga.

Kita sepakat bahwa kebutuhan gizi seimbang menjadi hal yang penting untuk membangun generasi Indonesia yang cerdas, tinggi, dan berprestasti di masa mendatang. Sayangnya, hal ini masih belum sepenuhnya menjadi perhatian utama kita. Walaupun upaya peningkatan status gizi masyarakat, termasuk penurunan prevalensi balita pendek, menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tercantum dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, hingga kini angka stunting di negeri ini masih tinggi. n