“Gender Action Plan" Didorong Segera Diadopsi

JAKARTA - Pemerintah didorong segera mengadopsi Gender Action Plan menjadi National Gender Action Plan dalam rangka mengatasi isu perubahan iklim dengan melibatkan peran perempuan. Permintaan ini disampaikan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Dinda Nuur Annisaa Yura, di Jakarta, Selasa (2/11).

"Sampai kini kita belum punya National Gender Action Plan yang seharusnya menjadi turunan dari Gender Action Plan. Padahal itu sudah diadopsi United Nations Framework Convention on Climate Change," kata Dinda Yura. Dia menanggapi konferensi pers "Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi pada COP 26."

Gender Action Plan merupakan sebuah peta jalan yang mendukung kesetaraan gender dalam setiap aktivitas masyarakat dunia, khususnya kebijakan pemerintah. Gender Action Plan telah diadopsi Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada Conference of the Parties (COP) 25 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol, pada 2019.

Dalam Gender Action Plan, terdapat arahan agar seluruh negara anggota UNFCCC memaksimalkan unsur-unsur kesetaraan gender dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dampak perubahan iklim yang berbeda pada tiap-tiap gender.

Atas perbedaan tersebut, UNFCCC mengarahkan negara-negara anggota untuk menghasilkan solusi guna mengakomodasi ragam kebutuhan gender. Dinda Yura berpandangan bahwa pemerintah harus menggencarkan keterlibatan perempuan dan pakar dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Halaman Selanjutnya....