Garuda Butuh Upaya Ekstra

JAKARTA - Maskapai Garuda Indonesia membutuhkan upaya ekstra untuk menyelamatkan nasib perusahaan penerbangan berpelat merah tersebut. Pasalnya, kondisi BUMN sektor penerbangan tersebut saat ini berada pada situasi pelik.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai usaha negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja ekstra dan waktu panjang. Sebab, perusahaan penyewaan pesawat yang terlibat dengan Garuda berjumlah puluhan.

Menurutnya, situasi keuangan Garuda saat ini lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Selain salah urus manajemen, Garuda juga menghadapi situasi dampak pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha industri penerbangan dunia.

"Garuda Indonesia butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur," katanya, di Jakarta, Rabu (13/11).

Seperti diketahui, kondisi keuangan Garuda Indonesia semakin berat karena terbebani utang cukup besar. Bahkan, perseroan berkali-kali menunda pembayaran utang jatuh tempo kepada para krediturnya.

Pada Juni 2021, Garuda Indonesia tercatat sempat memiliki utang senilai 4,9 miliar dollar AS atau setara 70 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar satu triliun rupiah setiap bulan karena terus menunda pembayaran utang.

Berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang dirilis Garuda Indonesia pada kuartal III-2020, perseroan mempunyai utang sebesar 98,79 triliun rupiah yang terdiri dari utang jangka pendek 32,51 triliun rupiah dan utang jangka panjang sebesar 66,28 triliun rupiah.

Dukungan Pemerintah

Berbagai upaya dilakukan manajemen Garuda dan pemerintah untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan perusahaan. Saat ini, managemen Garuda Indonesia tengah dalam pembicaraan dengan kreditor untuk merestrukturisasi utang dan mengharapkan untuk mencapai kesepakatan pada kuartal kedua 2022.

"Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda sehingga preferensi mereka bervariasi," kata Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/11).

Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan pemerintah mendukung penuh upaya penyelamatan Garuda. Dia menegaskan pemerintah tidak ingin maskapai tersebut bangkrut.

"Saya harus menekankan pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Apa yang kami cari adalah penyelesaian utang baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan," katanya.

Sementara itu, Pemerhati Penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri), Gerry Soedjatman, mengatakan bukan jalan keluar dan tidak mudah untuk menggantikan Garuda Indonesia. Hal ini disebabkan Garuda memiliki sarana prasarana yang sangat besar, tidak sebanding dengan maskapai yang lain.

Sebelumnya, beredar wacana bahwa Garuda Indonesia akan digantikan dengan PT Pelita Air Service, maskapai milik PT Pertamina (Persero). Saat ini, pemerintah menyiapkan Pelita Air untuk masuk ke penerbangan berjadwal setelah selama ini fokus melayani penerbangan carter.