Ganti Rugi Nelayan Harus "Fair"

Pegiat lingkungan meminta PT Pertamina (Persero) membayar keseluruhan kerugian kepada para nelayan atas dampak tumpahan minyak, secara wajar dan fair.

JAKARTA - Perkumpulan nelayan melalui pegiat lingkungan dan pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meminta PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menghitung secara adil (fair) dalam penggantian kompensasi.

"Termasuk, Pertamina harus memasukkan kerugian para pemilik Bagan Tancap dan nasib pengelola Tempat Pelelangan Ikan yang tak beroperasi, harus fair lah, semua warga terkena dampak," tegas Ahmad Fanani, Koordinator Koalisi Kawal lingkungan Indonesia (Kawali) wilayah Kab Kerawang, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/9).

Berdasarkan keterangan salah satu sumber dari Pertamina, pembayaran kompensasi akan dimulai, Rabu (11/9) di Kabupaten Karawang. Tercatat sebanyak 10,5 ribu warga terdampak dengan nilai per nelayan menerima dengan perhitungan sebesar 900 ribu per bulan. Terhitung sejak tumpahan minyak muncul, maka dihitung sebanyak dua bulan.

Sementara itu, untuk nelayan lainnya yang terdampak masih menunggu bupati yang bersangkutan untuk menanti penerbitan Surat Keputusan (SK). Pencairan kompensasi kepada warga atau nelayan terdampak dikirim melalui buku rekening dan ATM yang terbagi dalam tiga bank, yakni Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Secara keseluruhan, diperkirakan total warga yang terdampak terhadap tumpahan minyak dari sepanjang pantai Karawang hingga Banten mencapai 14 ribu warga.

Lebih lanjut, Ahmad Fanani yang akrab disapa Fani ini menuturkan, para nelayan yang terbiasa melaut memang berdampak besar terhadap kehidupannya. Begitu pula ada Bagan Tancap yang lokasinya berada di Ring I di area semburan minyak YYA-1 ONWJ harus diperhitungkan.

"Bayangkan satu Bagan Tancap senilai 33 juta rupiah, dan di sekitar area pusat semburan, ada sekitar 20 Bagan Tancap, karena daerah ini tumbuh terumbu karang. Ini mau tidak mau harus dibeli, karena mendekat saja tidak boleh," tuturnya.

Terkait kerugian para pemilik Bagan Tancap ini belum ada yang mempedulikan, baik pemerintah pusat maupun pemda setempat. "Kenapa prosesnya lelet banget," ucapnya.

Selama ini, kehidupan para nelayan ini semakin mengenaskan karena terbentur alasan ekonomi. Hal tersebut sudah berjalan hingga dua bulan sejak peristiwa semburan itu muncul ke permukaan laut. Karena memang luapan minyak itu berada di zona tangkap para nelayan tradisional.

"Ya mereka itu, hidup dengan ngutang sana-sini untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Karena mereka tak punya keahlian lain, kecuali tangkap ikan di laut," ujarnya.

Maryana Manajer, TPI Pasir Putih mengaku tidak beroperasi selama kegiatan para nelayan tradisional tersebut berhenti melaut. Biaya operasional selama ini siapa yang menanggung, karena pasar ikan sepi bahkan tak beroperasi. "Kami sendiri juga biasanya beroperasi dengan ratusan juta per hari, sekarang tak ada lagi harapan," ujarnya.

Respons Lambat

Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi dari Walhi, Dwi Sawung, menilai penanganan PT Pertamina terhadap warga terdampak pencemaran minyak berjalan lambat. Padahal, dampak tersebut sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal semburan muncul.

"Ini kan sebenarnya sudah bisa diketahui sebelumnya. Air laut pasang naiknya seberapa dan kemudian updelling minyak. Warga bisa diungsikan sebelum terjadi bukan ketika sudah terjadi," tegasnya. suh/E-12