G20 Sepakat Tingkatkan Kapasitas Energi Terbarukan Tiga Kali Lipat

» Pemimpin G20 menyadari pentingnya mempercepat langkah-langkah yang akan membantu transisi ke sistem energi rendah emisi.

» PLTU yang tersebar di sekitar Jakarta menjadi kontributor tingginya polusi di Jakarta.

NEW DELHI - Para pemimpin negara-negara Kelompok 20 (G20), pada Sabtu (9/9), sepakat untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan global hingga tiga kali lipat pada 2030 sebagai satu kebutuhan untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap, namun tidak berhasil menetapkan target utama iklim.

Seperti dikutip dari The Straits Times, dua puluh negara dengan perekonomian besar di dunia itu mempunyai perbedaan pendapat mengenai komitmen untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan target energi terbarukan.

"Salah satu poin penting tersebut adalah usulan negara-negara Barat untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan pada 2030 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 60 persen pada 2035, yang ditentang oleh Russia, Tiongkok, Arab Saudi, dan India dalam pertemuan tingkat sherpa," kata sejumlah sumber.

Deklarasi yang diadopsi oleh para pemimpin G20 pada pertama pertemuan puncak dua hari di New Delhi tidak menyebutkan pengurangan emisi rumah kaca.

"Dikatakan bahwa negara-negara anggota akan mengejar dan mendorong upaya untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan secara global sejalan dengan keadaan nasional pada 2030," katanya.

Negara-negara anggota G20 bersama-sama menyumbang lebih dari 80 persen emisi global dan upaya kumulatif kelompok tersebut untuk melakukan dekarbonisasi sangat penting dalam perjuangan global melawan perubahan iklim.

Pembicaraan mengenai perubahan iklim pada pertemuan puncak blok tersebut akan diawasi dengan ketat oleh dunia menjelang pertemuan puncak perubahan iklim PBB COP28 di Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini.

G20 telah sepakat bahwa "keadaan nasional" akan diperhitungkan dalam penghentian penggunaan "tenaga batu bara" secara bertahap, namun tidak menyebutkan pengurangan penggunaan minyak mentah sehingga menunjukkan bahwa negara-negara seperti Arab Saudi yang kaya akan minyak akan menang dalam perundingan tersebut.

Mengenai penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, deklarasi tersebut mengatakan bahwa para pemimpin "menyadari pentingnya" untuk mempercepat langkah-langkah yang akan membantu transisi ke sistem energi rendah emisi. "Termasuk mempercepat upaya menuju penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap, sejalan dengan kondisi nasional," katanya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, yang diminta pendapatnya mengatakan Indonesia sebagai salah satu anggota negara G20 memang agak sulit memenuhi target yang disepakati.

Pemerintah bahkan membuat kebijakan yang kontradiktif dengan apa yang disepakati dalam forum G20. Sebab, beberapa PLTU milik PLN seperti di Cirebon sudah disepakati untuk disuntik mati, namun pembangunan PLTU di kawasan industri diberi karpet merah.

"Akibatnya, pihak investor yang berminat memberikan pendanaan menjadi ragu akan komitmen pemerintah dalam transisi energi," kata Bhima.