FPI Jangan Kembangkan Ideologi Lain

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan pemerintah menutup pintu dialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Tidak ada yang perlu didiskusikan dengan FPI. Permasalahan FPI akan selesai jika organisasi kemasyarakatan (Ormas) itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologinya. FPI jangan mengembangkan ideologi lain di Indonesia.

"Ya saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain. Sudah itu prinsipnya. Dengantegas FPI, 'oke ideologi saya Pancasila', selesai. 'Perilaku-perilaku Pancasila', selesai kan gitu. Apalagi yang perlu didialogkan? Nggak ada yang didialogkan," kata Moeldoko, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Moeldoko mengatakan sepanjang FPI mengikuti aturan main maka selesai semuanya. Proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah.

Harus Diubah

Moeldoko menyebut FPI harus mengubahnya. Jika sudah diubah, Moeldoko memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI. "Iyalah, nggak ada khilafah-khilafah itu. Ya harus ubah. Baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan. Jadi intinya tidak perlu dialog, tapi FPI mengubah, dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," imbuh Moeldoko.

Terkait perpanjangan SKT FPI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan tak ada masalah politis. Kemendagri menyatakan prosedur serupa dilakukan bila ada Ormas lain yang hendak mengurus atau memperpanjang SKT.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan telah membentuk tim dari lintas kementerian/ lembaga (K/L) untuk mengevaluasi AD/ART FPI. Evaluasi lintas kementerian/ lembaga ini diperlukan guna mengetahui apakah Ormas FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.

"Ada (evaluasi). Kita akan melihat sepak terjang Ormas. Apakah menyimpang, apakah tidak. Ini akan dievaluasi terus. Apakah bermanfaat terhadap masyarakat, apa malah membikin suatu hal yang bertentangan," jelas Hadi.

Menurut Hadi, tim lintas kementerian dan lembaga ini tugasnya mengevaluasi AD/ART. fdl/ags/Ant/N-3