Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas

Fokus Digitalisasi Pelayanan Publik

Foto : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas
A   A   A   Pengaturan Font

Bagaimana semestinya yang dilakuan kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya?

Ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut. Pertama, transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.

Kedua, birokrasi itu harus berdampak. Ke depan, ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden jika birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tapi juga harus berdampak. Birokrasi juga harus lebih lincah dalam melayani masyarakat.

Lalu yang ketiga, yakni birokrasi kolaboratif. Pemerintahan yang kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome.

Yang terakhir birokrasi yang melayani, pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : -

Komentar

Komentar
()

Top