Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Seminar Film

Film Indonesia Belum Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Meski penonton film mengalami peningkatan tajam dan produksi Film Indonesia meningkat, namun ternyata film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Demikian diuangkap saat Pusat Pengembangan (Pusbang) Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kerja bareng Forum Wartawan Hiburan (Forwan) menggelar Seminar Film, baru-baru ini, di Jakarta, dengan mengusung tema "Film Indonesia Menjadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri dan Tamu Mulia di Negeri Lain".

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber Djohny Syafruddin ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Dian Srinursih Kepala Perijinan dan Pengendalian Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Yani Ketua Lembaga Sensor Film, Ody Mulya Hidayat (Produser Max Picture), Yan Wijaya Pengamat Film, Dimas Supriyanto (Wartawan senior), Nini Suny dan Didang Prajasasmita (Wartawan senior/Forwan).

Menurut Pengamat Film Yan Wijaya, Film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri, semua itu karena dominasi film asing yang masih kuat. "Pada periode tahun 2018 saja, film asing khususnya dari Hollywood, India masing menguasai pasar film Indonesia," ujar Yan.

Mantan wartawan Majalah Film ini menambahkan, secara bisnis film asing masih jauh lebih menguntungkan. "Dengan Raihan penonton film 'Dilan' misalnya, yang mencapai angka 5 juta, kita sudah bangga, padahal secara penghasilan dengan jumlah penonton yang sama, film-film produksi Marvel pengahsilanya lebih besar," papar Yan.

Sementara Djonny Syafruddin selaku pengusaha Bioskop, berharap pemerintah segera menurun dan menyeragamkan nilai pajak tonton hingga sepuluh persen. "Kalau bioskop bisa tumbuh di daerah-daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga sepuluh persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia," kata Djohny.

Selain pajak tontonan yang masih tinggi, Djohny juga menyoroti tingginya tarif dasar listrik untuk film. "Mestinya pemerintah juga memberlakukan tarif khusus untuk bioskop, karena tarif yang ada sekarang masih terlalu tinggi," tukas Djohny. yzd/S-1

Komentar

Komentar
()

Top