Filipina Tak Berdaya untuk Klaim Kepemilikan di LTS

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Senin (27/7) mengatakan kepada Kongres bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan kepemilikan negaranya atas wilayah yang diklaim oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Hal itu diutarakan Duterte saat pidato kenegaraan tahunan, selang dua pekan setelah Kementerian Luar Negeri dan dan Kementerian Pertahanan Filipina menyatakan dukungan pada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, setelah Menlu AS itu menyokong putusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang menolak klaim Tiongkok di LTS pada 12 Juli 2016.

Menlu Pompeo dalam pidato sokongannya itu juga menuding Tiongkok telah mengganggu negara-negara Asia Tenggara dan berambisi untuk membangun "kerajaan maritim" di LTS.

"Negara kita tidak mampu berperang di wilayah LTS. Saya akui, kita tak berdaya di sana. Konflik lebih baik diperlakukan sebagai upaya diplomatik," kata Presiden Duterte. "Tiongkok dan Filipina sama-sama mengklaim. Tiongkok punya senjata, sedangkan kita tidak memilikinya. Jadi sesederhana itu. Mereka memiliki kemampuan sedangkan apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus pergi berperang? Saya saya tidak mampu menanggungnya. Mungkin presiden lain bisa. Tetapi saya tidak bisa," imbuh Presiden Filipina itu.

Dalam pidato tahunannya, Duterte juga memperingatkan agar AS tak kembali ke Subic Bay, pelabuhan besar di utara Manila yang merupakan pangkalan militer AS sebelum ditutup pada 1992.

"Jika AS kembali ke sana, maka saat ini pasti sudah pecah perang karena akan ada persenjataan atom yang dilibatkan dan ini akan menyebabkan kepunahan ras Filipina," kata Duterte.

Sejak berkuasa pada 2016, Duterte condong memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan mengatakan bahwa Manila akan terus mengejar kebijakan luar negeri yang independen. "Kami ingin memperluas batas-batas diplomasi Filipina, mengembangkan ikatan yang produktif dengan semua orang yang bersedia melibatkan kami berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati," tutur dia.

Permohonan Duterte

Walau Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Filipina telah menyatakan dukungan kepada Menlu Pompeo, namun Presiden Duterte belum menegaskan putusan itu dan malah mensejajarkan dirinya dengan Tiongkok.

Citra satelit dan data pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal Penjaga Pantai Tiongkok telah berpatroli di Scarborough Shoal sejak 20 Juli. Wilayah perairan ini diklaim oleh Manila karena berada di landas kontinen Filipina. Selain itu, data pelacakan kapal pada 21 Juli lalu menunjukkan kapal survei Tiongkok berada dalam jarak 200 mil laut dari pantai Filipina.

Pada Senin, Duterte mengatakan ia telah berbicara dengan mitranya dari Tiongkok dan meminta untuk menjadi salah satu negara pertama yang memiliki akses ke vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan oleh Beijing.

"Empat hari yang lalu, saya mengajukan permohonan kepada Presiden Xi Jinping bahwa jika mereka memiliki vaksin, dapatkah mereka mengizinkan kami menjadi yang pertama, atau jika perlu, kami harus membelinya," kata Duterte.

Dalam pidatonya, Presiden Duterte mengimbau rakyatnya untuk bekerja sama dalam memerangi virus korona, dengan mengatakan bahwa wabah ini telah merusak perekonomian walau Filipina sepertinya berhasil meredam penyebaran virus yang mematikan itu. Hingga Senin, Kementerian Kesehatan Filipina melaporkan 16 kematian dan 1.657 kasus baru Covid-19, sehingga total kematian akibat wabah sebanyak 1.945 dan kasus infeksi berjumlah 82.040. SB/BenarNews/I-1