Filipina Siap Hadapi Perang

Pemerintah Filipina menyatakan siap berperang untuk mempertahankan kedaulatannya di wilayah sengketa LTS. Pernyataan itu dilontarkan Manila setelah pasukan Filipina mengalami ancaman dari militer Tiongkok.

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan bahwa negaranya siap berperang jika ada salah satu tentaranya terluka di pulau sengketa yang ada di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Hal itu disampaikan seorang ajudan tinggi Duterte pada Rabu (30/5) saat merespons adanya dugaan bahwa Beijing telah melakukan tekanan pada pasukan Filipina yang ditugaskan di LTS.

"Presiden Duterte pernah mengatakan jika pasukan Filipina atau jika ada warga kita terluka di Pulau Pag-asa (Thitu), maka akan dinyalakan sinyal merah," kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Hermogenes Esperon. "Bukannya kami mengatakan mau berperang, namun jika mereka melakaukan tekanan, maka kami akan merespons tekanan itu karena kami tak akan membiarkan semua itu terjadi," imbuh Esperon.

Pernyataan Esperon dilontarkan ditengah semakin gencarnya komentar yang menyerang pemerintahan pimpinan Presiden Duterte yang lambat merespons aktivitas Tiongkok di kawasan sengketa di LTS.

Anggota parlemen dari kubu oposisi, Gary Alejano, saat rapat kongres pada Rabu mengatakan bahwa helikopter AL Tiongkok mengancampasukan Filipina yang berjaga di pos yang ada di Pulau Second Thomas yang dikuasai Filipina, pada awal Mei ini.

"Angkatan Laut Filipina saat itu sedang mengirimkan kapal karet untuk mengirimkan pasokan ke pos Pulau Second Thomas saat sebuah helikopter mendekati dalam jarak dekat dan amat berbahaya," kata Alejano.

Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, dalam rapat kongres itu menyatakan bahwa Filipina telah mengajukan protes atas insiden itu dan akan menyelesaikan masalah itu secara diam-diam.

Sikap AS

Pada bagian lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis, menyatakan bahwa AS akan terus menghadapi apa yang disebut Washington DC sebagai upaya militerisasi di LTS oleh Tiongkok.

Pernyataan Menhan Mattis dilontarkan setelah dua kapal perang AS berlayar ke dekat kepulauan di LTS yang diklaim Tiongkok pada Minggu (27/5) lalu, padahal Presiden Donald Trump tengah berupaya mendekati Tiongkok dalam kaitannya dengan Korea Utara.

Operasi bersandi "navigasi perdamaian" itu adalah langkah AS melawan upaya Tiongkok membatasi kebebasan pelayaran di perairan strategis itu di mana kapal perang-kapal perang Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara, beroperasi.

Tiongkok marah atas tindakan AS itu yang bereaksi dengan mengirim kapal perang dan pesawat tempurnya untuk mengusir kapal perang AS itu.

"Manakala mereka melakukan hal yang tidak dipahani kita semua, maka kita tak bisa bekerja sama di wilayah yang semestinya bekerja sama," kata Menhan Mattis. Dia akan kian keras mengeluarkan penyataan kepada Tiongkok saat mengunjungi Singapura pekan ini untuk menghadiri konferensi keamanan regional.

Selain diklaim secara keseluruhan oleh Tiongkok, wilayah perairan sengketa LTS itu juga sebagian diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Ant/AFP/I-1