Filipina Buka Pos Penjaga Pantai di Ujung Utara

Sementara itu Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, pada Jumat mengatakan bahwa peraturan Tiongkok tentang bagaimana penjaga pantainya dapat beroperasi di LTS merupakan masalah yang menjadi perhatian internasional dan menggambarkannya sebagai sebuah provokasi.

Tiongkok, yang memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Filipina dan negara pengklaim lainnya di LTS, beberapa waktu lalu telah mengeluarkan peraturan baru yang akan menegakkan undang-undang tahun 2021 yang secara eksplisit mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing.

"Perilaku seperti itu tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), namun juga merupakan pelanggaran terhadap aturan piagam PBB yang mewajibkan setiap negara yang bertanggung jawab untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau agresi untuk menegakkan hukum laut, khususnya dalam kasus ini, klaim teritorial ilegal di wilayah maritim," kata Teodoro dalam pidatonya pada ulang tahun Angkatan Laut Filipina. "Sejauh yang saya ketahui, itu adalah provokasi," imbuh dia.

Seperti telah diketahui bahwa Filipina dan Tiongkok telah beberapa kali terlibat perselisihan maritim di LTS dalam beberapa bulan terakhir.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pekan ini mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk melindungi tatanan maritim, dan tidak perlu khawatir jika tidak ada perilaku ilegal yang dilakukan oleh individu dan badan yang terlibat.AFP/ST/I-1