Filipina Akhiri Dialog Migas dengan Tiongkok

MANILA - Filipina pada Kamis (23/6) mengatakan bahwa pihaknya telah menghentikan pembicaraan dengan Tiongkok untuk proyek pengembangan energi bersama di Laut Tiongkok Selatan (LTS) setelah Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan diakhirinya negosiasi.

Manila meneken perjanjian dengan Beijing pada 2018 untuk bekerja sama dalam pengembangan minyak dan gas sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya di jalur air dengan mengesampingkan sengketa teritorial.

Duterte, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap klaim Beijing atas sebagian besar perairan LTS, mengizinkan perusahaan-perusahaan Filipina untuk melanjutkan pengeboran pada Oktober 2020. Diharapkan keputusan Filipina untuk mencabut moratorium 2014 akan mempercepat pembicaraan dengan Beijing.

"Saya mencoba selama tiga tahun untuk mencapai kesepakatan untuk memfasilitasi eksplorasi minyak dan gas di Laut Filipina Barat," kata Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, dalam sebuah pernyataan. "Kami telah melangkah sejauh mungkin secara konstitusional," imbuh dia.

Locsin mengatakan Duterte memerintahkan agar perundingan agar dihentikan sepenuhnya, tanpa merinci kapan hal itu terjadi.

"Tiga tahun berlalu dan kami belum mencapai tujuan kami untuk mengembangkan sumber daya minyak dan gas yang sangat penting bagi Filipina, tetapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan bahkan tidak satu partikel pun," kata Locsin.

Jalan Buntu

Manila telah tersangkut dalam perselisihan atas wilayah LTS, yang hampir semuanya diklaim oleh Tiongkok sebagai hak eksklusifnya, menolak keputusan Den Haag 2016 yang mengklaim klaim historis Beijing tanpa dasar.

"Pernyataan Locsin menegaskan bahwa kedua belah pihak telah menemui jalan buntu," kata Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina. "Kami memang memiliki batasan konstitusional untuk pengembangan sumber daya minyak lepas pantai. Yang paling penting adalah bahwa setiap pengembangan sumber daya minyak harus berada di bawah pengawasan dan kendali penuh negara karena itu adalah sumber daya kami," imbuh Batongbacal seraya menegaskan bahwa pembagian ekuitas juga harus menguntungkan Filipina.

Ketegangan antara Manila dan Beijing di jalur perairan itu meningkat pada tahun terakhir masa jabatan Duterte.

Bulan lalu, Manila mengatakan telah memanggil seorang pejabat senior kedutaan besar Tiongkok pada 13 April lalu untuk menyampaikan protes atas pelecehan terhadap sebuah kapal penelitian kelautan Taiwan dengan para ilmuwan Filipina di dalamnya, oleh sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok. AFP/I-1