Fasilitas UNBK Belum Memadai

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 menjadi cerminan masih rendahnya kesiapan sekolah untuk memasuki pembelajaran era revolusi industri 4.0. Belum optimalnya kesiapan sarana prasarana UNBK tahun ini salah satunya ditunjukkan dengan masih banyaknya sekolah yang terpaksa meminjam perangkat komputer untuk ujian dari siswa, guru, bahkan sekolah lain.

Presidum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahmi Hatib merekomendasikan agar pemerintah serius dan mem

beri penekanan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk peningkatan sarana prasarana belajar berbasis teknologi informasi komuniasi (TIK), komputer dan buku Kurikulum 2013 (K13).

Hasrat untuk menyiapakan generasi bangsa memasuki era revolusi industri 4.0, harus dibarengi dengan ketersediaan sarana-prasarana berbasis TIK/Komputer, termasuk akses internet yang baik.

Fahmi mengatakan, berdasarkan pantauan FSGI pada UN SMA yang mulai digelar 9 April 2018 ini menunjukkan kesiapan sarana Computer Based Test (CBT) untuk UNBK di jenjang SMA masih 71 persen. "Adapun 29 persen minim komputer sehingga sebagai penyelenggara UNBK SMA harus meminjam dari siswa, guru, dan sekolah lain," ujarnya di Jakarta, Minggu (8/4).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemdikbud Totok Suprayitno mengatakan, total peserta UN SMA/MA yang akan digelar 9-12 April 2018 mencapai 1.984.112 siswa. Sebanyak 1.811.888 siswa (91 persen) di antaranya akan mengikuti UNBK, dan 172.224 siswa (9 persen) menggunakan UNKP.

Sementara itu, jumlah sekolah SMA/MA yang melaksanakan UNKP ada 2,834 (13 persen) dan UNBK ada 18.370 sekolah (87 persen). "Dengan demikian, sekolah yang akan melaksanakan UN kali ini ada 21.204 sekolah," kata Totok.

Kepala Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, menjelaskan, pelaksanaan UN 2018 sudah hampir berlangsung setengah jalan. UN SMK sudah terlaksana pada 2-5 April 2018, dan UN SMA berlangsung pada 9-12 April dan UN SMP nanti pada 23-26 April.

Perbedaan waktu pelaksanaan ini, kata Bambang, memang disengaj untuk mengantisipasi keterbatasan sarana prasarana UNBK. Sehingga sekolah dapat berbagi sarana prasarana terutama untuk pelaksanaan UNBK. "Dengan demikian, katanya, UNBK pun tahun ini bisa lebih dioptimalkan," ungkapnya.

Kendala Teknis

Sementara itu, Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim, mengatakan potret penyelenggaraan UNBK yang minim komputer sebagai sarana pendidikan, kendala-kendala teknis, jaringan internet dan lainnya tidak akan mampu melayani pendidikan berbasis IT dengan baik.

"Bagaimana SMA tersebut mau mengantar siswanya di masa depan yang berorientasi kerja berbasis digital, komputerisasi dan robotik, seperti yang sering digaungkan oleh pemerintah, tentang pendidikan di era Revolusi Industri Generasi ke Empat (4.0)," ucap guru Lab School, Rawamangun, Jakarta ini.

Jika diukur dari kekurangan kesiapan dalam UNBK ini, kata Satriwan, tampak jelas jika kampanye tentang Revolusi Industri 4.0 sangat paradoks dengan realita kesiapan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan.

Kondisi ini menurut Ketua FSGI Mataram, Mustajib, tidak membuat pelaksanaan UNBK lebih murah seperti apa yang menjadi salah satu tujuan pemerintah. Sejumlah sekolah justru mengaku mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibanding penyelenggaraa UNKP.

"Biaya-biaya tersebut tidak hanya harus mengeluarkanhonor dan konsumsipanitia danpengawas, untuk UNBK perlu tambahan biaya honor proctor, teknisi, biaya sinkronisasi, pengadaan modem, biaya pengamanan 24 jam agar komputer atau laptop tidak dicuri, biaya penambahan daya bagi sekolah yang belum memenuhi minimal daya listrik," paparnya. cit/E-3