“Exit Strategy" Harus Gradual

BADUNG - Bank Indonesia (BI) menyatakan kebijakan bersama untuk keluar dari strategi atau exit strategy harus dilakukan secara gradual. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari normalisasi dan pemulihan yang prematur.

"Normalisasi dipandang harus dilakukan secara smooth atau gradual untuk menghindari prematur normalisasi karena kondisi negara pulih bergantung pada beberapa faktor," kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, dalam Konferensi Pers mengenai hasil dari Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting dalam jalur keuangan atau finance track pada gelaran Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12).

Terlebih lagi, International Monetary Fund (IMF) dalam pertemuan ini memberikan ulasan bahwa outlook ekonomi global relatif dalam jalur pemulihan, namun kecepatannya lebih lambat. Pemulihan masih berlangsung, namun ada risiko yang dihadapi seperti kesehatan, tekanan inflasi, risiko supply side, shock dalam produksi termasuk perubahan iklim sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan 2021 dan 2022.

Menurutnya, jika exit strategy dilakukan terlalu cepat, akan berbahaya pada proses pemulihan yang sedang berlangsung. Namun jika exit strategy terlalu lama, akan mengganggu instabilitas sistem keuangan dalam jangka menengah panjang. Karena itu, exit strategy harus dirancang secara penuh, matang, serta dikomunikasikan secara baik dan bertahap terutama kepada pasar terkait normalisasi masing-masing prioritas.

Exit strategy ini termasuk mengatasi dampak berkepanjangan atau scarring effect dari pandemi Covid-19 dalam jangka menengah panjang mengingat tanpa kebijakan struktural maka akan menyulitkan pemulihan ekonomi. Dampak pandemi seperti penutupan pabrik di tengah permintaan yang pulih, namun produksi terbatas menunjukkan bahwa exit strategy perlu diterapkan untuk mengatasi hal ini.

Dia menambahkan exit strategy jangan hanya dilihat dari sektor ekonomi saja melainkan juga dari sisi tenaga kerja yang turut terganggu mengingat adanya kebutuhan skill terkait IT yang meningkat. "Masalah scarring effect dari sisi trade dan health itu diatasi oleh digitalisasi," katanya.

Kalibrasi Kebijakan

Pada kesempatan sama, Deputi Pertama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Geoffrey Okamoto, optimistis kalibrasi kebijakan secara tepat melalui Presidensi G20 Indonesia akan mampu mengeluarkan global dari dampak krisis pandemi Covid-19.

"Saya optimistis dan percaya bahwa masa depan akan cerah, tetapi tidak berarti kita tidak siap untuk hasil yang berbeda," katanya.

Menurut dia, krisis kesehatan ini akan memiliki dampak berkepanjangan atau scarring effect yang bertahan lama pada ekonomi dan kelompok rentan sehingga kalibrasi kebijakan sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, varian Delta yang belum mereda ditambah dengan kemunculan varian Omicron semakin menciptakan ketidakpastian terhadap Covid-19 yang menjadi lebih agresif.

Tak hanya itu, dampak berupa tekanan inflasi dapat menyebabkan pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat di negara maju sehingga memperketat kondisi keuangan global terutama kepada emerging market dan negara berkembang.