Eropa Bergejolak! Rusia Deklarasikan Dukungan Terhadap Serbia Melawan Kosovo, Pertanda Perang Baru?

Sekretaris pers Kremlin Dmitry Peskov, menuturkan Rusia sepenuhnya akan mendukung sekutunya Serbia dalam perselisihan dengan Kosovo atas keputusan provinsi yang memisahkan diri itu untuk melarang pelat nomor dan surat-surat identitas Serbia.

"Tentu saja, kami benar-benar mendukung Serbia," jawab Peskov, setelah ditanya terkait masalah ini oleh wartawan pada hari Senin (1/8).

Keputusan pihak berwenang Kosovo untuk melarang plat nomor dan ID Serbia disebut Peskov "benar-benar tidak masuk akal".

Sebelumnya, pada hari Minggu (31/7), pemerintah Kosovo mengambil keputusan yang akan mewajibkan orang Serbia di utara negara itu, mengajukan plat nomor mobil yang dikeluarkan oleh lembaga Pristina. Diketahui, banyak kendaraan berplat Serbia beroperasi di negara itu, utamanya di sekitar Kosovo Utara, seperti dikutip dari Russia Today.

Keputusan ini lantas membuat protes besar-besaran dari warga Serbia yang tinggal di Kosovo. Polisi Kosovo dilaporkan mulai mengeluarkan tembakan ke arah warga yang berunjuk rasa dan menutup perbatasan yang menghubungkan dua negara itu.

Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengumumkan pada sore hari bahwa larangan tersebut telah ditunda atas permintaan duta besar AS untuk provinsi tersebut. Namun, Kurti menegaskan, tindakan yang menurut Pristina diperlukan untuk menegakkan "hukum dan ketertiban" hanya ditunda, bukan dibatalkan.

"Eskalasi dapat dihindari malam ini, tetapi situasi ini hanya ditunda selama satu bulan, jadi sangat penting bagi semua pihak untuk menunjukkan kehati-hatian," kata sekretaris pers Kremlin.

Duta Besar Rusia untuk Serbia Alexander Botsan-Kharchenko juga memperingatkan pada hari Senin bahwa "sulit untuk melihat kondisi untuk menemukan solusi berkelanjutan untuk masalah-masalah yang menyebabkan lonjakan ketegangan saat ini."

Kharchenko menilai kurangnya kesepakatan tentang pelat nomor, ID, dan banyak hal serupa lainnya telah "digunakan oleh Pristina untuk membuat keputusan sepihak dan spontan yang bertujuan memeras (orang Serbia) keluar dari Kosovo".

Menurut Peskov, Moskow percaya bahwa negara-negara Barat, yang mengakui bahwa Kososvo berpenduduk sebagian besar Albania pada 2008, "sekarang harus menggunakan pengaruh mereka untuk memperingatkan pihak berwenang di Kosovo agar tidak mengambil langkah yang salah".

Kosovo sendiri telah diakui sebagai negara merdeka oleh lebih dari 100 negara. Namun sejauh ini negara di wilayah Balkan itu tidak diakui Serbia dan Rusia.

Dalam pidatonya pada hari Minggu, Presiden Serbia Aleksandar Vucic mendesak semua pihak untuk menjaga perdamaian dengan cara apapun. Namun, dia juga menyalahkan pihak berwenang di Kosovo karena melanggar hak asasi manusia warga Serbia di sana.

"Atmosfer telah memanas, dan Serbia tidak akan mengalami kekejaman lagi," kata Vucic.

"Saya juga meminta perwakilan dari negara-negara kuat dan besar, yang telah mengakui apa yang disebut kemerdekaan Kosovo, untuk sedikit memperhatikan internasional, hukum dan kenyataan di lapangan dan tidak membiarkan lingkungan mereka menyebabkan konflik," tegasnya.