Endemi Perlu Kesepakatan Bersama Pemimpin Negara

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengemukakan status endemi membutuhkan kesepakatan bersama seluruh pemimpin negara berdasarkan situasi kasus yang terkendali di dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Menkes Budi usai menghadiri Opening Ceremony COMSTECH-OIC Fellowship Program dan Peresmian Laboratorium Jejaring OIC COE, di Gedung Sujudi Kantor Kemenkes RI di Jakarta, Kamis (15/9), merespons pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa akhir pandemi Covid-19 sudah di depan mata.

"Pandemi karena sifatnya dunia, kalau selesai harus kompak seluruh pemimpin dunia menyatakan selesai," kata dia.

Menurut Menkes Budi, situasi pandemi di Indonesia sekarang relatif terkendali. Situasi itu dibuktikan saat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 banyak memicu gelombang baru di dunia, tapi di Indonesia tidak terjadi.

"Posisi Indonesia relatif lebih baik, mudah-mudahan tetap ada di kelompok ini," kata dia.

Salah satu tantangan untuk lepas dari status pandemi, kata Menkes Budi, adalah cakupan vaksinasi penguat Covid-19 di Indonesia yang masih relatif rendah di kisaran 60 persen dari total sasaran 236,66 juta jiwa.

Menkes Budi memperkirakan imunitas masyarakat berdasarkan manfaat vaksin dosis lengkap akan menurun pada awal 2023, sehingga jika terjadi gelombang susulan di dunia, Indonesia berpotensi terdampak.

"Vaksinasi dosis ketiga di Indonesia rendah. Sesudah enam bulan (imunitas) turun, termasuk imunitas saya rendah juga, sudah turun," kata Menkes Budi yang baru saja pulih dari infeksi Covid-19.

Oleh karenanya, Menkes Budi mengimbau masyarakat untuk segera mengakses kesempatan vaksinasi penguat (booster) di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang tersedia.

"Kalau ada kesempatan,booster lagi," kata dia.Ant/I-1