Empat Langkah Jaga Toleransi

JAKARTA - Setara Institute merekomendasikan empat langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk memajukan toleransi di daerah masing-masing. "Setara Institute merekomendasikan empat langkah pemajuan toleransi," kata Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan di Jakarta, Kamis (31/3).

Rekomendasi tersebut dihasilkan Setara Institute merujuk pada penelitian indeks kota toleran (IKT) sejak tahun 2015 sampai 2021. Hal itu menunjukkan ada empat yang memengaruhi peningkatan indeks toleransi suatu daerah. Mereka adalah kualifikasi kepemimpinan, kearifan lokal dan budaya, forum kerukunan dan kebangsaan, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Rekomendasi pertama, kata Halili, adalah peningkatan kapasitas kerukunan dan kebangsaan bagi calon pemimpin daerah yang dapat diinisiasi oleh sejumlah pihak. Pihak-pihak yang dapat menginisiasi peningkatan kapasitas itu antara lain partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai instansi penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai instansi pengelola otonomi daerah, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai instansi penguatan wawasan kebangsaan. Kedua, lanjutnya, Setara Institute merekomendasikan pemda menerbitkan regulasi penganggaran pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Regulasi tersebut mewajibkan pengalokasian dua sampai lima persen dari total anggaran daerah untuk penyelenggaraan kegiatan penguatan kerukunan, seperti dialog, ruang publik, dan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan.

Ketiga, Setara Institute merekomendasikan kepada pemda untuk menyelenggarakan magang lintas daerah bagi para aparatur daerah. Hal tersebut, menurut dia, merupakan bentuk penguatan kapasitas diri dan pembelajaran suatu daerah dalam melihat cara pemajuan toleransi dan kerukunan di berbagai daerah lain.

"Yang keempat, Setara Institute merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengarusutamakan tata kelola pemerintah yang inklusif," kata Halili. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya kesetaraan, partisipasi, dan toleransi, dengan menciptakan lingkungan yang memunculkan suasana keterlibatan, rasa hormat, serta koneksi dari berbagai kelompok. Ini mesti melibatkan kekuatan yang beragam dari perbedaan etnis, agama, budaya, dan gender.

Tidak Diskriminatif

Di samping itu, tata kelola pemerintah yang inklusif juga dapat terwujud melalui pemberdayaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Tata kelola pemerintahan inklusif adalah penyelenggaraan program serta kegiatan oleh pemda, yang menjamin partisipasi, keadilan, kesetaraan, martabat, dan tidak diskriminatif.

"Selain itu, tata kelola pemerintahan yang inklusif juga melindungi kebebasan di ruang publik serta kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam setiap kehidupan berbangsa-bernegara," ujar Halili. Sebelumnya, Setara telah mengumumkan 10 kota paling toleran dengan nomor satu Kota Singkawang. Contoh lainnya yang masuk 10 besar adalah Magelang dan Bekasi.

Pemerintah melalui Kementerian Agama mencanangkan bahwa 2022 merupakan tahun toleransi. Tahun toleransi menjadi wujud komitmen pemerintah dalam merawat toleransi baik sosial, agama, maupun politik, demi memperkuat Indonesia sebagai bangsa yang kokoh.

Wakil Presiden Forum Lintas Agama G20 Katherine Marshall menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas menggaungkan suara keragaman lintas agama ke dalam diskusi global. Sehingga momen G20 menjadi spesial dan bermakna atas sumbangsih Indonesia bagi kehidupan tatanan global. "Saya rasa Indonesia memiliki kesempatan khusus untuk menunjukkan lewat contoh keragamannya sendiri," ujar Katherine.