"Elektronic Road Pricing" Terancam Batal

JAKARTA - Penerapan jalan berbayar atau Elektronic Road Pricing (ERP) terancam batal. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak ingin membisniskan jalan untuk umum.

Menurut Anies, penuntasan pola transportasi umum menjadi hal sangat penting untuk mengurai kemacetan. "Kami lebih penting bangun transportasi umum daripada ERP-nya. Kami tidak ingin ada kesan pemprov membisniskan jalan umum," kata Anies, Sabtu (12/1).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut mengatakan, Jakarta lebih membutuhkan moda transportasi yang saling terintegrasi dalam mendorong masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. "Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak. Kan di situlah inti dari kebijakan kita," katanya.

Anies yakin, kemacetan akan terurai dengan sendirinya bila pola transportasi sudah terintegrasi sehingga angkutan umum akan menjadi primadona bagi warga. Sistem ERP tersebut sebelumnya sempat akan diuji coba, namun tertunda.

Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, meminta Pemprov DKI segera menerapkan sistem ERP di Ibu Kota. Tigor menilai ERP lebih efektif dibanding sistem perluasan ganjil-genap yang baru saja diperpanjang Anies.

Triwitjaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, mendukung kebijakan gubernur. "Tidak layak jalan untuk umum kemudian masyarakat harus membayar," katanya.

Dengan kebijakan plat nomor ganjil-genap saja cukup efektif menekan kemacetan. "Sambil menunggu penuntasan pola transportasi, ganjil-genap sangat efektif," katanya.

Triwitjaksana mengusulkan agar sistem ini juga diuji coba pada jalan pintu masuk di perbatasan Jakarta. "Secara bertahap bisa diterapkan di perbatasan masuk Jakarta," katanya. emh/P-5