Ekonomi Kerakyatan Solusi RI Keluar dari "Middle Income Trap"

» Basis ekonomi rakyat yang kuat bisa dicapai dengan membangun desa tempat para petani dan juga nelayan.

» Untuk mendorong ekonomi tumbuh tinggi, kapasitas ekonomi semua lapisan masyarakat harus ditingkatkan.

JAKARTA - Pemerintah harus berupaya keras mengubah sistem ekonomi agar Indonesia tidak terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Perubahan sistem ekonomi itu dari saat ini yang cenderung oligarki menjadi sistem ekonomi kerakyatan.

Kecenderungan mengarah ke oligarki itu terlihat pada penguasaan aset hanya terpusat pada segelintir kelompok tertentu atau konglomerasi, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan yang melebar.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan pemerintah harus segera membangun fondasi ekonomi kerakyatan secara nyata salah satunya dengan meningkatkan kemandirian pangan.

"Basis ekonomi kerakyatan yang kuat hanya bisa dicapai dengan membangun desa dan kaum nelayan kita, karena di sanalah mayoritas penduduk kita mencari nafkah dan masih dalam keadaan miskin," kata Suroso.

Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai program berkelanjutan dan dikerjakan serius, bertahap akan mengurangi kebergantungan pada produk impor. Dengan demikian, kemandirian pangan dapat mengurangi defisit transaksi berjalan akibat besarnya impor pangan selama ini.

"Sangat memprihatinkan, negara kita yang dikenal agraris dan sempat swasembada, kebutuhan impornya malah terus bertambah jenisnya. Seharusnya pemerintah secara bertahap mengurangi impor dan pada saat yang sama sebagian besar APBN harus digunakan untuk pembangunan sektor pertanian Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) serta sektor riil. Jangan digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap (OR). Untuk itu harus ada moratorium dan menagih piutang negara beserta bunga-bunganya," kata Suroso.

Secara terpisah, Peneliti Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan ekonomi kerakyatan sangat berperan dalam peningkatan kapasitas SDM (modal manusia).

Ekonomi kerakyatan juga berperan dalam kelembagaan (kooperasi), dan infrastruktur (teknologi, saprodi, dan jejaring) ekonomi rakyat. "Pendapatan tumbuh melalui penumbuhan manusia, organisasi, dan aset material (infrastruktur) ekonomi rakyat tersebut," kata Awan.

Mengacu Konstitusi

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan agar bisa naik kelas atau lolos dari middle income trap, RI harus mengutamakan ekonomi kerakyatan yang mana pembangunan ekonomi mengacu pada nilai-nilai konstitusi.

Untuk mendorong perekonomian tumbuh tinggi, maka kapasitas ekonomi semua lapisan kelompok masyarakat harus ditingkatkan. "Bukan hanya usaha besar atau konglomerasi yang didorong semakin besar, tetapi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi pun harus didorong agar naik kelas," kata Esther.

Untuk itu, harus ada tim ekonomi yang bisa membangun pertumbuhan ekonomi berkualitas, sekurangnya 7 persen per tahun.

Lebih lanjut, Esther mengatakan masih terpolarisasinya aset pada beberapa konglomerasi menyebabkan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, ketika Bank Dunia mengumumkan Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income) dari negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income) terkerek oleh pendapatan para konglomerat.

Untuk naik ke level tersebut, Indonesia, jelas Esther, membutuhkan waktu 18 tahun untuk mencapai pendapatan 4.050 dollar AS per kapita pada akhir 2019. Pengumuman sendiri disampaikan pada 1 Juli 2020 oleh Bank Dunia.

Beberapa bulan berselang, Bappenas menyampaikan kemungkinan Indonesia kembali menjadi lower middle income countries karena pendapatan per kapita dipastikan menurun dihantam pandemi Covid-19.

"Indonesia rentan turun karena pendapatan kelompok menengah bawah tergerus, hanya kelompok orang kaya yang tidak terpengaruh. Di sinilah perlu pemerataan pendapatan melalui ekonomi kerakyatan agar saat krisis kelompok berpendapatan rendah tidak semakin terpuruk," tutup Esther. n SB/ers/E-9