Ekonomi Kerakyatan Solusi RI Keluar dari "Middle Income Trap"

Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan pemerintah harus segera membangun fondasi ekonomi kerakyatan secara nyata salah satunya dengan meningkatkan kemandirian pangan.

"Basis ekonomi kerakyatan yang kuat hanya bisa dicapai dengan membangun desa dan kaum nelayan kita, karena di sanalah mayoritas penduduk kita mencari nafkah dan masih dalam keadaan miskin," kata Suroso.

Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai program berkelanjutan dan dikerjakan serius, bertahap akan mengurangi kebergantungan pada produk impor. Dengan demikian, kemandirian pangan dapat mengurangi defisit transaksi berjalan akibat besarnya impor pangan selama ini.

"Sangat memprihatinkan, negara kita yang dikenal agraris dan sempat swasembada, kebutuhan impornya malah terus bertambah jenisnya. Seharusnya pemerintah secara bertahap mengurangi impor dan pada saat yang sama sebagian besar APBN harus digunakan untuk pembangunan sektor pertanian Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) serta sektor riil. Jangan digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap (OR). Untuk itu harus ada moratorium dan menagih piutang negara beserta bunga-bunganya," kata Suroso.

Secara terpisah, Peneliti Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan ekonomi kerakyatan sangat berperan dalam peningkatan kapasitas SDM (modal manusia).
Halaman Selanjutnya....