EBT dari Laut Perlu Dioptimalkan

Jakarta - Pemerintah perlu mengoptimalkan potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang berasal dari laut. Sebab, luasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri atas dua pertiga kawasan perairan.

Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mengusulkan kepada Presiden RI agar lebih serius melakukan hilirisasi hasil riset dan pengembangan peningkatkan investasi energi baru terbarukan yang berasal dari laut. Usulan itu termasuk dari beragam rekomendasi yang telah dihasilkan Kongres Iskindo, beberapa waktu lalu, mempercepat perwujudan poros maritim dunia.

"Optimalisasi energi terbarukan dari laut perlu dilakukan terutama untuk daerah-daerah pinggiran Nusantara, khususnya yang berpotensi besar untuk itu," kata Ketua Harian Iskindo, Moh Abdi Suhufan, dalam rilis di Jakarta, Rabu (30/5). Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mendukung pencapaian target energi bersih serta meningkatkan berbagai daerah yang tingkat elektrifikasinya masih rendah.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, menyatakan sektor energi kerap menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global sehingga dunia saat ini perlu didorong mengembangkan energi baru dan terbarukan. "Saat ini, dunia darurat memerlukan energi baru terbarukan guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," kata Nurhayati, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, ujar dia, BKSAP DPR RI juga kembali mencetuskan penyelenggaraan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan tema "Kemitraan Menuju Energi Terbarukan bagi Semua". Gagasan Forum Parlemen Dunia yang dijadwalkan bakal digelar pada September 2018 bakal menyoroti bahwa sumber-sumber energi konvensional yang tidak terbarukan dinilai masih menjadi sumber energi yang mengakibatkan pemanasan global.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, parlemen sebagai institusi krusial memiliki peranan penting menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan, dan diplomasi luar negeri dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dunia serta menjaga kesinambungan planet bumi.

Revitalisasi Pembangkit

Sebelumnya, pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah siap menganggarkan dana revitalisasi sebesar 66 miliar rupiah untuk memperbaiki 52 pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di seluruh penjuru Indonesia yang saat ini dalam kondisi rusak dan belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Noor Arifin Muhammad, di sela-sela peresmian pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Desa Bencah Umbai, Kabupaten Siak, Riau, Kamis (5/4), mengungkapkan untuk saat ini, pemerintah hanya akan melakukan revitalisasi pada 52 unit dari sekitar 68 unit infrastruktur yang mengalami kerusakan, pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga hybrid (diesel dan surya), pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan infrastruktur pembangkit listrik rusak. Selain disebabkan oleh bencana alam, juga disebabkan oleh kevakuman pengelola pembangkit karena belum diserahterimakan kepada pihak pemda sementara masa pemeliharaan dari kontraktor sudah selesai.

Ant/E-10