"E-Voting" Perlu Dipertimbangkan

JAKARTA - Pelaksanaan hajatan pesta demokrasi lima tahun yang pertama kali digelar secara serentak pada tahun 2019 ini dianggap sukses. Bahkan diapresiasi oleh dunia internasional. Meski begitu, perlu ada evaluasi serta perbaikan- perbaikan. Sehingga kedepan pelaksanaan pesta demokrasi semakin berkualitas. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Minggu (14/7). Menurut Tjahjo, dari hasil evaluasi, memang banyak yang harus diperbaiki dari pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 yang digelar secara serentak.

Tapi secara umum, hajatan pesta politik yang menggabungkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak dalam satu waktu, bisa dikatakan sukses. Tanpa gejolak yang berarti. Namun memang harus ada evaluasi dan perbaikan. "Banyak hal yang harus dievaluasi dan disempurnakan mencermati pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilu legislatif erentak tahun 2019, misal waktu kampanye cukup maksimal 1-2 bulan saja," kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Tjahjo juga mengusulkan sistem e-voting atau e-rekap perlu dikaji dan dicoba untuk diterapkan. Komisi pemilihan, disarankan untuk mencoba sistem tersebut. Dan tentunya, banyak hal yang mesti dikaji kembali. Harapannya tentu, agar pemilu kedepan lebih berkualitas. "Saya pikir perlu pemikiran KPU untuk mencoba e-rekap atau e-voting agar diterapkan serta hal teknis lainnya seperti rekruitmen anggota KPPS dan pengawas pemilu dan lainlain. Dan juga apa yang jadi kewenangan partai politik," ujarnya.

Ia yakin, dengan persiapan yang matang, serta perbaikan teknis pemilu yang komprehensif, konsolidasi demokrasi akan makin mantap. Sebab faktanya, konsolidasi demokrasi dari tahun 2015 sampai 2019 bisa dikatakan berjalan baik. "Dan ini modal kita menyongsong serta memantapkan sistem pemilu untuk 5 tahun kedepan," katanya.

Pilkada Serentak

Saat ini terkait dengan pesta demokrasi, lanjut Tjahjo, tugas serta pekerjaan besar telah menanti. Dalam jangka pendek, mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020. Selanjutnya, setelah itu, tugas lebih besar lagi menanti yakni mempersiapkan pemilu serentak tahun 2024 yang merupakan persiapan jangka panjang. "Saya yakin KPU dengan pengalaman yang ada mampu inventarisasi masalah mana yang perlu disempurnakan dalam menyusun PKPU dan kemungkinan merevisi UU Pemilu bersama DPR, " ujar Tjahjo.

Yang pasti katanya di era pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, setidaknya tercatat penyelenggaraan pesta demokrasi mulai dari Pilkades, Pilkada, pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang digelar serentak. Semua pesta demokrasi itu dari level paling bawah sampai nasional, diselenggarakan secara independen.

ags/AR-3