Dunia Usaha Diminta Detailkan Transisi Energi di Forum G20

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta dunia usaha mendetailkan kebijakan pemerintah dalam transisi energi pada forum G20 di Bali tahun depan seperti arahan Presiden dalam Rapimnas Kadin Indonesia, beberapa waktu lalu.

Anggota DEN dari unsur industri, Satya Widya Yudha, di Jakarta, Senin (6/12), mengatakan transisi energi menuju energi hijau dan berkelanjutan merupakan satu dari tiga fokus Indonesia dalam forum G20 tersebut. Dua fokus lainnya adalah arsitektur kesehatan global dan transformasi ekonomi serta digitalisasi.

"DEN mendukung sepenuhnya arahan Presiden selaku Ketua Presidensi G20 agar dunia usaha mendetailkan langkah-langkah dalam transisi energi tersebut," kata Satya yang juga Ketua Komite Tetap Kebijakan dan Regulasi Kadin Indonesia.

Pihaknya juga mendukung pertemuan Business 20 (B20) sebagai forum bisnis di antara negara-negara G20 yang tujuannya merealisasikan tugas pokok pemerintah dalam G20. Dalam pertemuan B20 itu, Kadin Indonesia ditunjuk menjadi Ketua Presidensi B20.

Dia juga memandang perlu kerja sama internasional dalam pendanaan untuk perubahan iklim agar negara maju merealisasikan pendanaannya kepada negara berkembang seperti Indonesia khususnya dalam memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, Satya mengungkapkan keterlibatan dunia usaha dalam pencapaian target negara agar bisa mencapai net zero emission sangat vital. Apalagi, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke level 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap pada 2043.

Tagih Komitmen

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengungkapkan isu perubahan iklim akan menjadi salah satu isu yang menjadi konsen Indonesia sebagai Presidensi G20. Dalam Presidensi akan dikoordinasikan pembiayaan perubahan iklim untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5 hingga 2 derajat Celsius, karena ini merupakan barang publik yang harus sama-sama dijaga.

"Mari kita kedepankan proyek-proyek yang sifatnya green lalu kita minta, kita tagih, kita bicarakan komitmen dari semua negara untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya sustainable dan akan sangat berdampak positif bagi pengurangan emisi global, dan juga memperlambat kenaikan dari global warming untuk kepentingan Indonesia, negara berkembang, dan global," kata Febrio dalam webinar "Presidensi G20 Manfaat bagi Indonesia dan Dunia" di Jakarta, Senin (6/12).

Presiden, kata Febrio, telah meneken Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bukti kolaborasi dan kerja sama multipihak untuk menanggulangi perubahan iklim berbasis market di tingkat global menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan.

"Dengan memanfaatkan first mover advantage, Indonesia akan menjadi acuan dan tujuan investasi rendah karbon untuk berbagai sektor pembangunan. Industri-industri berbasis hijau akan menjadi primadona investasi masa depan," kata Febrio.

Dalam kesempatan terpisah, Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia (CPI), Tiza Mafira, berharap pemerintah aktif merespons banyaknya bantuan global untuk proyek energi hijau karena semakin banyak lembaga keuangan yang komitmen untuk mendanai energi terbarukan baik yang perusahaan yang komersial maupun lembaga keuangan pembangunan (development finance institutions).

Menariknya, development finance biasanya memberikan pinjaman lunak. RI perlu cermat memanfaatkan ini. "Pendanaan seperti ini bisa diarahkan ke proyek energi baru terbarukan yang belum komersil, seperti solar panel off-grid di daerah terpencil yang tidak mungkin mengakses pendanaan dari bank," pungkas Tiza.