Dunia Butuhkan US$3,3 Triliun Per Tahun untuk Investasi Hijau

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan dunia membutuhkan 3,3 triliun dollar AS (4,5 triliun dollar Singapura) per tahun untuk investasi terkait energi bersih selama sisa dekade ini, jika ingin mencapai target emisi karbon nol bersih pada 2050.

"Upaya pembiayaan saat ini jauh dari apa yang dibutuhkan. Negara-negara harus menemukan cara mendesak untuk menarik lebih banyak pendanaan iklim, terutama untuk negara berkembang," kata Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam sambutan untuk dialog kebijakan tentang risiko keuangan terkait iklim dan keuangan hijau di Asia- Pasifik, baru-baru ini.

"Risiko terbesar bagi kita dan bagi dunia keuangan adalah kehilangan jalur nol," tambahnya. Menurut perkiraan BloombergNEF, rekor 755 miliar dollar AS telah dihabiskan secara global untuk penyebaran teknologi rendah karbon pada 2021.

IMF pada April menyetujui kredit baru yang pada akhirnya dapat memberikan 50 miliar dollar AS bagi negara- negara yang rentan dalam mendukung reformasi struktural yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko termasuk perubahan iklim dan pandemi. "Sejauh ini kredit itu telah mencapai 40 miliar dollar AS," kata Georgieva.

Peran Swasta

Menurut Kristalina Georgieva, pasar dan sektor swasta memainkan peran penting dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

"Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk energi hijau dikerdilkan oleh manfaat besar mencapai nol bersih, termasuk puluhan triliun dollar per tahun hanya dari penghapusan batu bara," tutupnya. Berinvestasi untuk adaptasi iklim juga sama pentingnya.

IMF mengatakan biaya yang dibutuhkan publik untuk adaptasi iklim sekitar seperempat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global setiap tahunnya selama dekade mendatang. Namun, bagi beberapa negara yang rentan terhadap perubahan iklim, kebutuhan biayanya bisa mencapai 20 persen dari PDB.

Dengan kebutuhan pendanaan iklim yang besar, IMF mendesak meminta negara-negara untuk menemukan cara untuk menarik lebih banyak pendanaan iklim. Kebutuhan ini makin mendesak bagi negara-negara ekonomi berkembang seperti Indonesia.