Dukungan Pendanaan Transisi Energi Masih Minim

JAKARTA - Pemerintah mengajak dunia usaha berinvestasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) agar target transisi ke energi ramah lingkungan cepat terealisasi. Saat ini, dukungan pendanaan terhadap pengembangan EBT masih rendah.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, menyampaikan seluruh penyediaan energi listrik akan berasal dari pembangkit berbasis EBT sebesar 708 gigawatt (GW) pada 2060 dengan dukungan jaringan interkoneksi super grid.

Jaringan ini rencananya menyambungkan seluruh pulau-pulau besar di Indonesia dalam satu ekosistem jaringan yang sama. "Karenanya, dibutuhkan investasi lebih dari satu triliun dollar AS atau sebesar 28,5 miliar dollar AS per tahun untuk merealisasikan rencana pengembangan pembangkit tersebut," sebutnya di Jakarta, pekan lalu.

Seperti diketahui, Indonesia berhasil memperoleh investasi strategis dalam implementasi dekarbonisasi di sektor energi, dengan ditandatanganinya komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 20 miliar dollar AS saat perhelatan G20 di Bali pada 2022. Meski demikian, dukungan pendanaan tersebut masih dirasa belum cukup mengingat jumlah investasi transisi energi sangat besar.

"Kami harapkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk badan usaha untuk dapat terus berjalan bersama-sama dalam mewujudkan transisi energi Indonesia menuju karbon netral pada 2060," ucap Dadan.

Dia menekankan perlunya percepatan pemanfaatan EBT dalam penyediaan energi guna mencapai target komitmen penurunan emisi dalam National Determined Contribution (NDC) 2030.

Pada 2022, kebutuhan listrik di Indonesia telah mencapai 1.172 kilowatt hour (kWh) per kapita dan akan terus naik seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 5,3 persen pada 2023. Untuk itu, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit dari EBT. Sebagaimana komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penurunan emisi sektor energi sebesar 358 juta ton CO₂ pada 2030.

Rasio Elektrifikasi

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,6 persen, yang artinya sudah lebih dari 99 persen rumah tangga telah mendapatkan layanan listrik.