Dua BUMN Diusulkan Tambah Modal

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendalami usulan pemerintah menyuntik dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar dua triliun rupiah dan kepada PT Djakarta Lloyd sebesar 379,3 miliar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"Kami siap melakukan pendalaman secara detail untuk menentukan dua BUMN tersebut perlu mendapat suntikan PMN atau tidak," kata Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno, seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung MPR/DPRRI, Jakarta, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang hingga kini kehadirannya masih mendapat penolakan untuk mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR. Menurut Teguh, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian BUMN maka usulan PMN tersebut akan diputuskan dalam Rapat Kerja di masa Sidang V Tahun 2016-2017.

Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani mengusulkan PMN tunai kepada KAI sebesar dua triliun rupiah dan PMN nontunai kepada PT Djakarta Lloyd sebesar 397,3 miliar rupiah. Menurut Sri Mulyani, usulan alokasi PMN untuk KAI dan Djakarta Lloyd terkait dengan pembahasan asumsi dasar APBN 2017 pada 12 Juli 2017.

Ia menjelaskan PMN tunai kepada KAI untuk pembangunan sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. "Ini sudah dibahas dengan Menko Maritim yang menargetkan LRT Jabodebek selesai tahun 2018," kata Sri. Namun, karena keterbatasan belanja negara maka dilakukan kombinasi antara PMN KAI dan belanja Kementerian Lembaga.

Sementara itu PMN nontunai sebesar 379,3 triliun rupiah untuk Djakarta Lloyd diupayakan dari konversi utang (subloan agreement/SLA) menjadi ekuitas perusahaan. "PMN untuk Djakarta Lloyd agar ekuitas menjadi positif sehingga perusahaan lebih bankable untuk kinerja keuangan dan operasional jadi optimal," ujar Sri.

Meski demikian, usulan PMN yang disampaikan Sri Mulyani tersebut mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah anggota fraksi Komisi VI. Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Darmadi Durianto mengatakan Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam memberikan setiap PMN kepada BUMN. "Belajar dari PMN yang diberikan kepada sejumlah BUMN sebelumnya, banyak yang meleset dari target.

Alokasi penggunaan dana PMN juga tidak sesuai dengan rencana bisnis," ujarnya. Demikitan juga dengan usulan PMN nontunai kepada Djakarta Lloyd agar lebih diperhatikan untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuiti

IPO BUMN Susut

Sementara itu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengatakan sebanyak empat anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan penawaran saham ke publik atau initial public offering (IPO) tahun ini. Jumlah tersebut susut dari rencana semula sebanyak sembilan perusahaan. "IPO anak usaha BUMN tergantung dari kesiapan perusahaan tersebut.

Keempat perusahaan itu, antara lain PT GMF AeroAsia, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Jasa Armada Indonesia, dan PT PP Presisi. GMF, Tugu, Presisinya PP, PT PP Presisi dulu Peralatan, Jasa Armada, at least empat itu," kata dia. Menurut Aloysius, keempat perusahaan tersebut sudah siap untuk menjalankan IPO tahun ini karena telah melalui beberapa tahapan seperti proses audit dan proses lainnya.

Ant/AR-2