Dua BUMN Diusulkan Tambah Modal

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendalami usulan pemerintah menyuntik dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar dua triliun rupiah dan kepada PT Djakarta Lloyd sebesar 379,3 miliar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"Kami siap melakukan pendalaman secara detail untuk menentukan dua BUMN tersebut perlu mendapat suntikan PMN atau tidak," kata Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno, seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Gedung MPR/DPRRI, Jakarta, Kamis (13/7).

Sri Mulyani mewakili Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang hingga kini kehadirannya masih mendapat penolakan untuk mengadakan rapat dengan Komisi VI DPR. Menurut Teguh, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian BUMN maka usulan PMN tersebut akan diputuskan dalam Rapat Kerja di masa Sidang V Tahun 2016-2017.

Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani mengusulkan PMN tunai kepada KAI sebesar dua triliun rupiah dan PMN nontunai kepada PT Djakarta Lloyd sebesar 397,3 miliar rupiah. Menurut Sri Mulyani, usulan alokasi PMN untuk KAI dan Djakarta Lloyd terkait dengan pembahasan asumsi dasar APBN 2017 pada 12 Juli 2017.

Ia menjelaskan PMN tunai kepada KAI untuk pembangunan sarana dan prasarana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. "Ini sudah dibahas dengan Menko Maritim yang menargetkan LRT Jabodebek selesai tahun 2018," kata Sri. Namun, karena keterbatasan belanja negara maka dilakukan kombinasi antara PMN KAI dan belanja Kementerian Lembaga.
Halaman Selanjutnya....