DPRD Sepakati APBD DKI Rp83,7 Triliun

JAKARTA - DPRD menyepakati APBD DKI Jakarta tahun depan sebesar 83,781 triliun. "Jadi sudah ketok palu. APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar 83,781 triliun," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (29/11).

Prasetyo mengatakan APBD ini prioritas dialokasikan untuk penanganan masalah banjir, kemacetan, dan ketahanan ekonomi dan mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta. "Anggaran prioritas untuk masalah banjir, kemacetan, dan ketahanan pangan 2023, kalau itu terjadi resersi. Mudah-mudahan jangan sampai melanda masyarakat Jakarta," tutur Prasetyo.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan sinergi ini dapat menjadikan Jakarta sebagai kawasan strategis nasional, pusat bisnis berskala global, berketahanan, berbasis transit dan digital. Diharapkan juga, tahun 2023 dapat menjadi tahun di mana perekonomian Jakarta terus meningkat dan seluruh program kerja serta kegiatan berjalan baik sesuai dengan rencana yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas.

"Izinkan eksekutif menggarisbawahi, strategisnya mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan DPRD dengan Pemprov. Ini telah terbina dengan baik secara proporsional dan profesional. Sukses Jakarta untuk Indonesia," kata Heru.

Jajaran Eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar dan rekomendasi dewan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah ini. "Secara keseluruhan akan menjadi catatan penting eksekutif," tutur Heru.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menambahkan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2023 telah disepakati DPRD dan Pemprov. Menurutnya, APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 83,78 triliun adalah naik 1,2 triliun dari MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Menurut Michael, kenaikan tersebut karena adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar 6,7 triliun menjadi 7,9 triliun. Rincian Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Daerah 74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan 9,4 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah sebesar 74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan 9,16 triliun. Sedang biaya program prioritas adalah Pengendalian Banjir 10 trilun. Penanganan Kemacetan sebesar 14 triliun, dan Antisipasi Dampak Penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 10 triliun.

Sangat Kecil

Dikonfirmasi terpisah, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan APBD yang dialokasikan untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 10 triliun dinilai sangat kecil. Maka, anggaran tersebut harus dikelola dengan baik untuk mengantisipasi resesi ekonomi 2023.

"Jadi, karena relatif kecil, alokasi anggaran 10 triliun mesti dikelola dengan baik agar bisa mengantisipasi dampak resesi ekonomi 2023 secara efektif," ujar Badiul. Badiul menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemprov DKI untuk penguatan ekonomi lokal terutama dengan potensi 11 juta penduduk Jakarta.

Pertama, mengantisipasi inflasi dengan memperkuat daya beli masyarakat. Salah satunya, melalui UMP dan iklim investasi yang baik. Kedua, isu pangan juga perlu mendapat prioritas. Ini terutama stabilitas harga dan distribusi pangan agar lebih baik. Juga mesti menyasar, terutama masyarakat miskin.

Ketiga, kata Badiul, saat ini angka kemiskinan Jakarta relatif tinggi: 52 ribu. "Maka, prioritas lain adalah penurunan ekonomi," tandas Badiul. "Pemprov DKI bisa memperkuat belanja bantuan sosial masyarakat, misalnya, memperkuat Program Keluarga Harapan agar berbasis kebutuhan masyarakat," tandasnya.