Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Program Pemprov I Tren Bersepeda Sudah Jauh Menurun

DPRD: Jalur Sepeda Memperparah Kemacetan

Foto : ANTARA /Wahyu Putro A

Pengendara sepeda motor melintasi jalur khusus sepeda permanen saat masa uji coba di Jalan Sudirman Jakarta, Selasa (30/3/2021).

A   A   A   Pengaturan Font

Pada akhirnya, jalur itu fungsinya tidak jelas. Sepedanya juga tidak ada. ­Disebut jalur sepeda, sepedanya tidak ada. Disebut jalur motor, motor tidak boleh lewat. Ini amat tidak jelas.

JAKARTA - Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Eneng Milianasari, menilai keberadaan jalur sepeda makin memperparah kemacetan Jakarta. Penegasan ini disampaikan menanggapi anggaran penanganan kemacetan Ibu Kota, Rabu (2/11). "Dengan adanya jalur sepeda, kemacetan Jakarta tampah parah," tandasnya.
Menurut Eneng, tren pengguna sepeda juga sudah mulai turun. Anehnya, Dishub malah terus memperpanjang jalur yang dinilai mubazir dan tidak efektif penggunaannya itu. "Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, bukan memperlancar mobil atau motor, tapi justru memperlambat. Pada akhirnya, jalur itu fungsinya tidak jelas. Sepedanya juga tidak ada. Disebut jalur sepeda, sepedanya tidak ada. Disebut jalur motor, motor tidak boleh lewat. Ini amat tidak jelas," ucapnya.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta lainnya, Farazandi Fidinansyah, menilai pengerjaan jaringan utilitas membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan yang menyebabkan lambatnya waktu tempuh. Hal itu karena pengendara harus berhati-hati apabila melewati jalan tersebut, sehingga terjadi titik kemacetan. Maka, dia minta seluruh dinas bersinergi mengatasi permasalahan ini.
"Jalanan dibongkar-bongkar, akhirnya jadi salah satu potensi kemacetan. Tolong kerja sama Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semua tetap berjalan baik," katanya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, akan berupaya mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan kemacetan.
"Tentunya pengembangan angkutan umum menjadi prioritas utama dengan kondisi anggaran yang tersedia," ungkapnya. Selain itu, Syafrin juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait optimalisasi penegakan hukum melalui tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/ETLE), serta penyediaan lokasi parkir umum (Park and Ride) di simpul-simpul angkutan umum massal.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta minta anggaran penuntasan kemacetan oleh Pemprov DKI Jakarta 2023 sebesar 8,5 triliun agar selaras dengan program dan rencana kerja. ???"Pagu anggaran penuntasan kemacetan tahun 2023 belum selaras dengan program dan rencana kerja yang disiapkan," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono, di Bogor, Selasa (1/11).
Selain memahami kondisi lapangan, Gembong juga minta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan terobosan dan strategi khusus. Dia memberikan contoh, seperti Dinas Perhubungan yang perlu kajian upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran besar, antara lain rekayasa lalu lintas dengan efektif.
"Tentunya kami ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran," ujarnya. Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta lainnya, Taufik Zoelkifli, menyarankan biaya tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan begitu diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.
"Dengan dana 8,5 triliun saya berharap jaringan Mikrotrans dan Jaklingko terus masuk ke pinggiran, yang memang membutuhkan transportasi. Mudah-mudahan warga akan lebih banyak naik sehingga mengurangi kemacetan," ucapnya. Sementara itu, anggota Banggar Ismail, mengungkapkan kekhawatirannya akan postur anggaran yang dinilai tidak cukup untuk mengatasi kemacetan secara permanen.
Namun, dia menekankan agar Pemprov berhasil meminimalisir kemacetan. Mereka diminta tetap memprioritaskan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang berfungsi sebagai pembuat algoritma untuk menentukan lokasi akurat perpindahan kendaraan.
Di sini ternyata ada restrukturisasi yang cukup signifikan. Dia khawatir upaya untuk mengatasi kemacetan sifatnya konvensional.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu

Komentar

Komentar
()

Top