DPR Targetkan 4 RUU Selesai Periode Ini

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menargetkan 4 Rancangan Undang- Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat diselesaikan dan disahkan pada masa siding IV tahun sidang 2018-2019. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, pada pidatonya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

"Kita mempunyai 34 RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun yang datang dari DPD. Kita optimis empat RUU dapat disahkan menjadi UU pada masa persidangan ini," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Pimpinan DPR pun meminta kepada seluruh anggota dewan yang hadir untuk serius membahas RUU yang belum selesai agar fokus meningkatkan kinerja di bidang legislasi. "Mari kita rampungkan RUU yang sudah berlarut-larut dan sudah sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia," serunya.

Politikus Partai Golkar tersebut berharap, Pemerintah dapat ikut memberikan solusi dalam menyelesaikan RUU yang sudah ditetapkan bersama dalam Prolegnas. KomitmenPemerintah, lanjut Bamsoet, dibutuhkan untuk memudahkan proses pembahasan RUU.

"Jika komitmen pemerintah sama dengan DPR, maka pembahasan setiap RUU akan lebih mudah untuk diselesaikan," ucapnya.

Jaga Pemilu

Selanjutnya, di tengah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2019, Bamsoet mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pemilu sebagai pintu gerbang menuju kemajuan dan kejayaan bangsa, karena jika sukses menyelenggarakan Pemilu secara aman dan damai, maka Indonesia akan menjadi contoh negara demokrasi yang berhasil oleh dunia.

"Karena itu, Pemilu harus dijadikan sebagai persaingan ide dan gagasan, adu visi dan program, serta lomba kecerdasan strategi untuk meraih simpati dan dukungan rakyat," terangnya.

Kemudian, Bamsoet mengatakan bahwa Pemilu harus dijauhkan dari pertentangan dan permusuhan yang dapat memecah-belah bangsa, khususnya yang dapat merusak kebinnekaan bangsa Indonesia yang beragam. Menurutnya, Pancasila merupakan ideologi mutlak yang harus dipertahankan di NKRI.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dan tidak terjebak dalam politik kepentingan dalam Pemilu. Ia pun menyinggung pernyataan dari Menteri Dalam Negeri yang membolehkan ASN kampanye asal membicarakan program, bukan dukungan semata.

"Sebaiknya ASN netral, jadi ga usah mengkampanyekan program, ini sudah diujung masa jabatan presiden, mengkampanyekan program di awal, sekarang merealisasikan program," pungkasnya. tri/AR-3