DPR Minta Ekspor Pasir Laut Ditunda

Seperti diketahui, pemerintah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Dua aturan itu adalah turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Joko Widodo pada Mei 2023.

Senada, anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak pemerintah meninjau ulang dampak kerugian lingkungan terhadap perizinan kembali ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun.

"Ini harus ditinjau kembali. Kalau saya mengkritisi bahwa di (kebijakan) sini ada potensi ekonomi, tetapi bisa jadi keuntungan ekonomi yang diperoleh itu tidak lebih besar dari dampak yang ditimbulkannya," kata Amin.

Di sisi lain, politisi Fraksi PKS itu juga mempertanyakan seberapa banyak potensi pengerukan dan pengawasan sedimentasi laut yang akan diekspor.

"Walaupun Presiden Jokowi menegaskan ini sedimentasi laut, bukan pasir laut, itu dua hal yang berbeda, tetapi kita akan tetap menduga kuat bahwa itu nanti yang dikeruk adalah pasir laut," tuturnya.
Halaman Selanjutnya....