DPR-KPK Sinergis Cegah Korupsi akibat Pilkada

JAKARTA -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sinergis mengatur strategi mencegah korupsi yang masif diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak. Hal itu dilakukan karena untuk maju sebagai kepala daerah dibutuhkan biaya sangat tinggi sehingga pada ujungnya melakukan tindak pidana korupsi.

"Kami tidak bicara teknis, tidak bicara kasus. Kami lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan korupsi yang masif, terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

Apa yang disampaikan Bamsoet tersebut usai dirinya bertemu pimpinan KPK pada peluncuran Laporan Tahunan KPK dan acara KPK Mendengar. Dalam pertemuan tersebut, dia memberikan masukan yang bersumber dari masyarakat. Ini sekaligus menjadi solusi atas komentar sebagian publik yang menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

"Makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai kepala daerah itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Semua itu pada akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bamsoet.
Halaman Selanjutnya....