DPR Ingin Lahan Ibu Kota Aman

JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menginginkan agar lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur bebas dari masalah. Hal itu sekaligus menjawab spekulasi lobi politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan rivalnya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, memiliki sejumlah lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kalau dari awalnya ada masalah, saya khawatir nanti ke depannya ada masalah. Makanya lahannya harus clear, perencanaannya harus clear, dan masyarakat Indonesia juga harus bisa terima. Ini kan proses yang sangat awal belum bisa dinilai," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Wakil Ketua Umum PKB tersebut mengakui, saat ini tengah berkembang isu miring terkait kepemilikan lahan Prabowo dan Hashim di Kalimantan Timur. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk menjelaskan secara detail ke publik semua hal tentang pemindahan ibu kota agar tidak muncul spekulasi-spekulasi liar kembali. Sebab, tegas dia, ibu kota negara bukan tempat untuk 'kongkalikong' politik.

"Nah, soal lahannya siapa, saya kira tidak bisa berspekulasi sebelum dinyatakan. Misalkan ada kongkalikong, saya pikir ini ibu kota negara itu bukan tempat untuk kongkalikong," katanya.

Kendati demikian, Jazilul percaya bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan 'kongkalikong' di balik lahan pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus menutup semua pintu kecurigaan, terutama terkait lahan ibu kota. Kemudian, DPR perlu mengetahui secara detail sebagai persetujuan pemindahan.

"Nah, apakah sekarang posisinya masih lahannya Pak Hashim atau tidak, atau bagaimana dengan pemerintah, ini semuanya ada di ranahnya pemerintah. Tentu DPR nantinya akan memberikan persetujuan atau tidak setuju pemindahan ibu kota," terangnya.

Sebelumnya, terkait spekulasi lahan Prabowo dan Hashim, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersedia menyerahkan lahan miliknya di Kalimantan Timur untuk proses pembangunan ibu kota baru guna kepentingan rakyat.

"Saya pikir kita tidak perlu berpolemik tentang itu. Bicara apapun Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia mana kala diperlukan untuk kepentingan negara beliau akan siap untuk memberikan apapun yang beliau miliki," tuturnya, Selasa (27/8) lalu.

Selain itu, Edhy menuturkan bahwa proses pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur bukan merupakan proses negosiasi politik antara Jokowi dengan Prabowo. Menurutnya, Presiden Jokowi memiliki pemikiran lebih besar daripada sekadar negosiasi politik belaka.

Kaji Lebih Matang

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memindahkan ibu kota negara ke daerah yang relatif dekat dengan Jakarta, yakni di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, selain masih tersedia lahan yang luas, pembangunan infrastrukturnya juga tidak

Untuk itu, Fadli meminta pemerintah untuk mengkaji lebih matang lagi terutama mengenai lokasi. Menurut dia, misalkan ibu kota di Jonggol ataupun Kertajati sekalipun, infrastrukturnya sudah ada dan bisa digapai dengan mudah, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar dan dapat masuk akal untuk dibangun bertahap.

"Tapi kalau ke luar pulau itu memerlukan biaya yang besar, memerlukan perencanaan yang lebih matang lagi, memerlukan suatu kondisi ekonomi yang baik, pertumbuhan yang baik, dan rakyat juga mempunyai daya," pungkasnya. tri/AR-3