DPR Bakal Kebut Seleksi Capim KPK

JAKARTA - Komisi III DPR RI akan segera melakukan fit and proper test (FPT) terhadap sepuluh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyerahkan capim KPK sebab masa bakti DPR RI periode 2014- 2019 kurang dari sebulan lagi.

"Harapan kami adalah presiden segera menyerahkan ke Komisi III, karena waktu untuk melakukan FPT sudah sangat mepet," ujar Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Selain alasan waktu, Herman menyebutkan bahwa jika terlalu lama nama-nama capim KPK di tangan presiden, maka akan terjadi polemik di tengah masyarakat. Sebab, saat ini tengah terjadi pro dan kontra terkait sepuluh capim KPK yang diserahkan panitia seleksi (pansel) ke Presiden Jokowi.

"Apapun yang terjadi, apapun alasannya kenapa harus periode sekarang, ini kan prosesnya sudah berjalan. Kalau kita mau nengok kembali ke belakang sudah tanggung. Jadi, kalau ada pemikiran kenapa tidak periode mendatang, kenapa tidak dari awal pansel dibentuk kemudian melakukan protes 'jangan sekarang' dari awal. Kok sudah berjalan, setelah adanya nama-nama baru muncul pro dan kontra, saya rasa ini tidak profesional, subjektif," paparnya.

Herman mengatakan, pihaknya akan menghargai kinerja dari Pansel capim KPK yang telah bekerja keras hingga dapat memilah sepuluh nama yang akan diajukan ke Komisi III DPR untuk dilakukan FPT. Ia pun optimis nantinya capim KPK akan selesai dalam masa bakti periode DPR sekarang. "Kalau untuk FPT menurut saya paling lama tiga hari. Kami akan kerja siang malam," tukasnya.

Nantinya, Politikus PDI-P tersebut berjanji akan menampung semua masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam proses FPT capim KPK. Akan tetapi, dia menjelaskan bahwa hasilnya tetap ada di tangan fraksi-fraksi partai politik yang ada di parlemen.

Sependapat dengan Herman, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengharapkan Presiden Jokowi dapat menyerahkan amanat presiden terkait nama-nama capim KPK yang akan di FPT oleh DPR, sehingga pihaknya akan segera mengagendakan jadwal FPT terhadap capim KPK.

"Nah, yang jadi soal adalah apakah presiden akan mengeluarkan surat ke DPR itu dalam waktu dekat atau tidak. Kalau dalam waktu dekat, kami akan menyusun atau mengagendakan dan mempropernya, waktunya cukup gak, kalau gak cukup berarti DPR periode yang akan datang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, berharap sepuluh nama capim KPK yang dikirimkan pansel ke presiden merupakan nama-nama terbaik. Selain itu, ia mengatakan bahwa jangan sampai nantinya pansel justru menyerahkan nama capim yang diketahui memiliki catatan-catatan ke Jokowi. Jika hal tersebut dilakukan maka akan sangat menyusahkan Jokowi sendiri.

"Jadi ya kita berharap bahwa yang ada catatan-catatannya tidak diserahkan kepada presiden, kasihan presidennya nanti. Jadi kan kita berharap bahwa 10 orang yang diberikan oleh Pansel kepada presiden itu adalah yang terbaik, orang-orang yang terbaik di antara 20 itu. Jangan kita memberikan nama kepada presiden yang ada catatannya, itu harapan kami di KPK," ujar Laode. tri/AR-3