DPR Akan Beri Rekomendasi Penyelesaian

JAKARTA - Komisi IX DPR segera mengirim rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian masalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Rekomendasi pembenahan sistek pengelolaan JKN tersebut saat ini masih "digodok" dewan dan melibatkan para pakar.

"DPR bersama para pakar akan memberikan rekomendasi kepada Presiden, ada delapan rekomendasi, yang saat ini masih digodok," kata Anggota Komisi IX DPRI, Nova Riyanti Yusuf, di Jakarta, Rabu (14/8).

Ia menyebutkan beberapa hal yang menjadi perhatian dan akan direkomendasikan kepada Presiden, antara lain mengenai besaran pendanaan iuran, yaitu yang berkaitan dengan kenaikan jumlah iuran yang sesuai dengan nilai aktuaria.

Selain itu terdapat juga sistem pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang saat ini menggunakan INA CBG's (sistem pembayaran dengan sistem paket, berdasarkan penyakit yang diderita pasien).

Nova, yang juga seorang dokter spesialis kesehatan jiwa, itu mengemukakan sistem pembayaran INA CBG's akan dievaluasi dan bila perlu dibuat ulang dengan sistem yang lebih baru dan sesuai untuk Indonesia.
Halaman Selanjutnya....