DPR Ajak Masyarakat Jaga Kelancaran Pemilu 2024

SURABAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat ikut bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran kontestasi Pemilihan Umum Legislatif, Presiden maupun Kepala Daerah yang akan berlangsung serentak pada 2024.

"Bu Puan menyampaikan saat ini sudah masuk tahapan Pemilu maka pesta demokrasi harus dijaga oleh semua pihak," ujar Ketua DPRD Jatim Kusnadi ditemui usai mendampingi Puan Maharani menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/6).

Pada pertemuan yang juga dihadiri anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut, berjalan sekitar 30 menit dan berlangsung tertutup bagi awak media.

Usai pertemuan, Puan juga tidak berkomentar, lantas Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim menemui wartawan untuk menginformasikan kegiatan tersebut. "Bu Puan tidak membahas politik sama sekali, apalagi mengarah ke Pemilihan Presiden. Intinya, beliau sebagai Ketua DPR RI menerima aspirasi dari sejumlah elemen untuk kemudian ditindaklanjuti," ucapnya.

Salah satu yang menjadi aspirasi adalah permintaan kepada pemerintah untuk tidak lupa terhadap pemeliharaan dan pelestarian budaya Nusantara.

"Perwakilan komunitas budaya menyampaikan-nya, dan Bu Puan setuju karena kebudayaan adalah jatidiri bangsa. Apalagi ada undang-undang yang mengaturnya," tutur Kusnadi.

Sebelumnya, pada Selasa (14/6) di Jakarta, Komisi Pemilihan Umum RI resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Pemilu 2024 sesuai aturan perundang-undangan dimulai sejak 20 bulan dari hari pencoblosan. Hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari, artinya tahapan awal dari pemilu mulai 14 Juni 2022.

Cegah Kecurangan

Terpisah, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya upaya yang signifikan agar bisa mencegah kecurangan pada Pemilu 2024.

"Aksi kecurangan masih selalu mewarnai pemilu kita terutama saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima kunjungan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan dua komisioner KPU lainnya di ruang kerjanya.

Kecurangan tersebut misalnya peningkatan suara kandidat yang disukai termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara.