DPD Soroti Ketidaksiapan Implementasi "E-Money"

Jakarta - Komite IV DPD RI mempertanyakan perkembangan program uang elektronik atau e-money dan redenominasi di sejumlah daerah. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), BRI, BNI, dan Bank Mandiri terkait kebijakan uang elektronik dan rencana kebijakan redenominasi mata uang rupiah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12).

Dalam kesempatan itu, anggota Komite IV DPD RI asal Jawa Timur, Budiono menyoroti ketidaksiapan dalam penerapan e-money di sektor perbankan di berbagai daerah. Dia mencontohkan pengalamannya saat gagal memesan tiket kereta api via KIA Akses karena prosesnya cukup lama.

Sementara itu, Senator Lampung Andi Surya mengatakan masyarakat Indonesia masih mengalami cultural shock dengan kebijakan ini. Dia juga menyayangkan keinginan DPD RI untuk mendengar menjelasan langsung dari Gubernur BI, Agus Martowardoyo yang hingga kini tidak juga memenuhi undangan DPD RI.

"Kita bisa lihat e-money dan rencana redenominasi ini kami sudah bicarakan di awal 2014, dulu dari Gubernur BI, Pak Agus Martowardoyo juga hadir, kami minta pendapat dan naskah akademik namun sampai sekarang belum diberikan," jelasnya. Menjawab hal itu, Deputi Gubernur BI, Erwin Riyanto mengatakan pembayaran non tunai dengan uang elektronik akan bermanfaat efisiensi kepada masyarakat, agar menciptakan less cash society.

Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, serta untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Less cash society atau gerakan nontunai juga mampu mengurangi tindak kejahatan termasuk pencucian uang.
Halaman Selanjutnya....